Selasa, 12 Desember 2017

Bupati Faida: Mendagri Bilang, Plt Lima Tahun Tidak Apa-apa Jika Diperlukan

Senin, 25 September 2017 23:47:05 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Bupati Faida: Mendagri Bilang, Plt Lima Tahun Tidak Apa-apa Jika Diperlukan

Jember (beritajatim.com) - Bupati Faida menyatakan, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) berstatus pelaksana tugas (plt) dan pelaksana harian (plh) tidak perlu dipermasalahkan. Ia mendasarkan diri pada pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Demikian penjelasan Bupati Faida, usai sidang paripurna penyampaian nota pengantar tujuh rancangan peraturan daerah inisiatif di gedung DPRD Jember, Senin (25/9/2017). Penjelasan ini sekaligus mengklarifikasi pernyataan Badan Anggaran DPRD Jember mengenai ketidakabsahan pelaksana tugas dan pelaksana harian menggeser anggaran dalam Perubahan APBD 2017.

"Tidak ada yang perlu dihambat perkara plt dan plh. Di kota lain, ada yang pejabatnya plt dan plh tiga sampai empat tahun. Kemarin Mendagri bilang, apabila diperlukan, plt lima tahun juga tidak apa-apa. Waktu kemarin kita kepala daerah dikumpulkan di provinsi," kata Bupati Faida.

"Dan yang penting, semangatnya tidak boleh bergeser dari semangat melayani masyarakat. Boleh tidak senang dengan bupati, tapi jangan korbankan masyarakat. Jangan tunda-tunda Perubahan APBD karena ini haknya rakyat," kata Faida.

"Jangan pakai opini-opini untuk mendiskreditkan pemerintahan, bupati dan wakil bupati, karena sejatinya yang dirugikan bukan bupati dan wakil bupati. Yang dirugikan adalah kepentingan masyarakat. Kita ini berjuang untuk masyarakat atau untuk yang lain?" kata Faida.

Faida mengatakan, tidak benar jika kepala OPD berstatus pelaksana tugas dan pelaksana harian menjadi salah satu penghambat serapan APBD 2017. Ia mengaku tak gampang mencari pejabat definitif untuk mengisi kekosongan jabatan. "Bukan mudah mencari pengisian pejabat yang benar-benar mau tegak lurus," katanya.

"Kita perlu memunculkan potensi-potensi baru di bawah, dan itu memang perlu waktu. Selama ini kita isi dengan plt dan plh, dan tidak ada masalah. Banyak pejabat dan kepala dinas yang pensiun. Mereka juga punya hak cuti besar. Mereka juga boleh kalau merasa tidak sanggup, mengundurkan diri," kata Faida. Ia menyebut pejabat yang mengundurkan diri karena merasa tidak sanggup memiliki sifat 'gentle'.   

Pembahasan KUPA-PPAS Perubahan APBD 2017 mengalami kebuntuan, dan pimpinan DPRD Jember harus berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengenai beberapa hal. Salah satunya soal status sejumlah organisasi perangkat daerah yang dijabat pelaksana tugas dan pelaksana harian.

DPRD Jember berpendapat delapan OPD tak bisa mengubah, mengurangi, menambah, dan menggeser APBD 2017. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 14 ayat 7, bahwa badan atau pejabat pemerintah yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Selain itu, Bupati Faida seorang diri menandatangani nota kesepakatan KUPA-PPAS Perubahan APBD 2017 pada 18 September. Padahal sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pasal 88 ayat 1, KUA dan PPAS yang telah disepakati dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan. [wir/suf]

Komentar

?>