Sabtu, 16 Desember 2017

Inilah Solusi Pemprov Jatim Pecah Kebuntuan Perubahan APBD Jember 2017

Sabtu, 23 September 2017 14:25:02 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Inilah Solusi Pemprov Jatim Pecah Kebuntuan Perubahan APBD Jember 2017

Jember (beritajatim.com) - Ada sejumlah solusi yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, terkait buntunya pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Perubahan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Jember 2017.

Solusi ini terungkap saat pertemuan konsultasi pimpinan DPRD Jember dengan Biro Pemerintahan Umum Pemprov Jatim, di Surabaya, Jumat (22/9/2017) kemarin. "Ada beberapa hasil konsultasi kami," kata Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni, Sabtu (23/9/2017).

Pertama, soal keabsahan kepala dinas dan badan yang berstatus pelaksana tugas dan pelaksana harian untuk membahas Perubahan APBD 2017. Ada tujuh kepala dinas berstatus bersatus pelaksana tugas dan pelaksana tugas dan satu kepala dinas yang proses mutasinya dari kota lain belum selesai. DPRD Jember berpegangan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 14 ayat .

Di sana disebutkan, bahwa badan atau pejabat pemerintah yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Selain itu, pelaksana tugas dan pelaksana harian seharusnya dijabat oleh pejabat dari unit kerja tersebut dan bukan unit kerja lainnya. "Pengangkatannya pun harus mengikuti daftar urutan kepegawaian. Kepala bidang tidak bisa menduduki pelaksana tugas kepala dinas," kata Thoif.

Thoif mengatakan, pemprov membenarkan sikap DPRD Jember yang menginginkan agar pembahasan Perubahan APBD tidak dilakukan pelaksana tugas atau harian karena sesuai aturan. "Namun Biro Pemerintahan Umum meminta agar pembahasan Perubahan APBD dilanjutkan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) organisasi perangkat daerah yang dijabat pelaksana tugas dan harian ditandatangani langsung oleh bupati, bukan oleh pelaksana tugas dan harian," katanya.

Kedua, soal resume dan catatan hasil pembahasan KUPA-PPAS yang berisi rekomendasi pencoretan sejumlah anggaran, menurut Thoif, tetap dilampirkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani DPRD dan bupati. "Nanti itu akan digunakan gubernur untuk mengevaluasi, apakah Perubahan APBD sudah sesuai dengan catatan hasil pembahasan tersebut," katanya.

Ketiga, nota kesepakatan KUPA-PPAS Perubahan APBD Jember harus ditandatangani bersama-sama oleh bupati dan pimpinan DPRD Jember. Ini artinya penandatanganan nota kesepakatan seorang diri Bupati Faida pasa 18 September 2017 dianggap tidak sah dan harus diperbarui dengan penandatanganan bersama. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pasal 88 ayat 1, KUA dan PPAS yang telah disepakati dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

Keempat, Pemerintah Provinsi Jatim meminta DPRD Jember mengirim surat berisi kronologi dan penjelasan persoalan mengenai jabatan kepala organisasi perangkat daerah yang diduduki pelaksana tugas dan harian. "Nanti pemprov akan memberikan jawaban yang bisa menjadi dasar pegangan DPRD Jember," kata Thoif. [wir/suf]

Komentar

?>