Sabtu, 16 Desember 2017

P-APBD Jember 2017

Inilah Anggaran yang Disetujui dan Tak Disetujui dalam Rapat KUPA-PPAS Jember

Selasa, 19 September 2017 00:12:52 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Inilah Anggaran yang Disetujui dan Tak Disetujui dalam Rapat KUPA-PPAS Jember

Jember (beritajatim.com) - Badan Anggaran DPRD Jember melansir resume hasil pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Perubahan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD 2017. Ada beberapa anggaran yang tidak disetujui dan harus dihapus dalam rapat yang berjalan sejak medio Agustus hingga pertengahan September 2017 itu.

Berikut beberapa daftar pergeseran anggaran dan catatan berdasarkan rapat pembahasan Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemkab Jember.

1. Anggaran perencanaan rehab kantor pendidikan dan latihan sebesar Rp 200 juta pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dihapus.

2. Anggaran rehab aset daerah untuk perencanaan pasar daerah sebesar Rp 10 miliar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jember dihapus.

3. Rehab sedang/berat gedung kantor Jember Medical Center Rp 2,4 miliar pada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jember dihapus.

4. Status Pasar Kencong segera diambil alih Pemkab Jember.

5. Perlunya anggaran untuk pembinaan kampung industri sebesar Rp 4 miliar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jember.

6. Menambah alokasi anggaran untuk peningkatan teknologi informasi yang bisa diakses masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

7. Anggaran hibah Rp 4 miliar untuk KONI tidak diubah.

8. Anggaran untuk Persid yang telah dianggarkan pada APBD awal agar segera diproses dan direalisasikan.

9. Tambahan anggaran untuk Asosiasi Kabupaten PSSI Jember karena telah berjasa menyelenggarakan turnamen sepak bola.

10. Penambahan dan pengalihan anggaran Rp 307 juta pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB disetujui.

11. Anggaran untuk kegiatan dokumentasi pelaksanaan kegiatan pemerintah (Tim Konsultasi Media) pada Bagian Humas dan Protokol dihapus.

12. Pengadaan kendaraan operasional bupati sebesar Rp 1,2 miliar pada Bagian Pembangunan dihapus.

13. Pengadaan mobil truk pengangkut genset tetap dianggarkan pada Bagian Pembangunan.

14. Tapping box untuk hotel seharusnya tetap atau bahkan ditambah anggaran Ro 200 juta untuk survei.

15. Anggaran survei ditambahkan untuk kegiatan tapping box agar meningkatkan pendapatan asli daerah.

16. Anggaran Rp 800 juta untuk pembelian dan pendistribusian bibit sengon pada Dinas Lingkungan Hidup dihapus.

17. Diusulkan ada penambahan anggaran untuk pengadaan SIM B bagi 16 orang sopir pemadam kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja.

18. Menganggarkan pembelian seragam untuk korsik pada Satuan Polisi Pamong Praja.

19. Mengadakan pelatihan untuk petugas damkar.

20. Penyebutan kata relawan dalam membantu pelaksanaan pelayanan pengobatan pasien miskin/tidak mampu harus dipertimbangkan, mengingat kata relawan sesuai definisi, adalah orang yang membantu tanpa mengharap imbalan. Hal ini dilakukan agar jangan sampai merusak citra mereka yang melaksanakan fungsi relawan sebenarnya.

21. Perlu payung hukum untuk memberikan penetapan sebagai penerima honor.

22. Perlu peraturan bupati sebagai tindak lanjut perda penyandang difabel.

23. Anggaran pendamping pasien fakir miskin masing-masing Rp 75 ribu per hari (biaya hidup) sebesar Rp 1,35 miliar.

24. Anggaran konsultasi dan pembangunan museum diorama dihapus dan anggaran pembangunan museum kepurbakalaan tetap dianggarkan.

25. Adanya pendapatan asli daerah untuk Kabupaten Jember dari Perusahana Daerah Perkebunan Kahyangan sebesar Rp 1,2 miliar.

26. PDAM diminta merekrut pegawai secara terbuka, karena di Jember sudah ada perda keterbukaan publik. [wir/suf]   

Tag : dprd jember

Komentar

?>