Sabtu, 18 Nopember 2017

DPRD Jember Anggarkan Insentif untuk 14 Ribu Guru Ngaji dalam P-APBD 2017

Rabu, 13 September 2017 16:36:04 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
DPRD Jember Anggarkan Insentif untuk 14 Ribu Guru Ngaji dalam P-APBD 2017

Jember (beritajatim.com) - Badan Anggaran DPRD Jember menganggarkan kurang lebih Rp 16 miliar untuk 14 ribu orang guru ngaji yang tidak menerima insentif dari pemerintah daerah, karena perubahan kriteria guru ngaji yang dibuat Bupati Faida.

Anggaran ini akan dialokasikan dalam Perubahan APBD 2017, sebagaimana dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Perubahan Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD 2017 yang digelar maraton di gedung DPRD Jember, 23 Agustus - 14 September 2017.

Alokasi anggaran ini berawal dari pembahasan soal rencana tambahan dana Rp 6,903 miliar dalam program pemberdayaan tenaga kependidikan non formal di Dinas Pendidikan Jember, dari Rp 11,425 miliar menjadi Rp 18,328 miliar. Dalam keterangan lembar rencana anggaran itu disebutkan: 'dibutuhkan tambahan anggaran untuk belanja insentif guru ngaji sebesar Rp 6,964 miliar dan operasionalnya'.

Tambahan ini dipertanyakan Badan Anggaran DPRD Jember. Sekretaris Dinas Pendidikan Jember Sukowinarno mengatakan, dalam APBD awal dianggarkan insentif Rp 400 ribu per orang untuk 13.393 orang guru ngaji. Dana insentif ini dikurangi pajak sebesar enam persen, sehingga setiap guru ngaji menerima Rp 376 ribu. "Untuk Perubahan APBD 2017 ini, kami mengusulkan insentif Rp 520 ribu dikalikan 13.393 guru ngaji," katanya.

Sebelumnya, para guru ngaji sudah menerima dua kali insentif saat Ramadan lalu. Mereka menerima kartu anjungan tunai mandiri (ATM) BRI untuk mengambil insentif tersebut. Kerjasama Pemkab Jember dengan BRI ini dikritik legislator, karena para guru ngaji tidak menerima insentif utuh. Selain masih harus dipotong pajak, ada uang Rp 50 ribu yang menjadi saldo di rekening bank masing-masing guru ngaji penerima insentif.

Tidak adanya penambahan jumlah guru ngaji penerima insentif ini, dinilai Badan Anggaran, tak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD menyebutkan, jumlah guru ngaji penerima insentif seharusnya 27 ribu orang, bukan 13 ribu orang. "Bagaimana nasib sekitar 14 ribu guru ngaji sisanya. Saya tiap hari dapat laporan urusan guru ngaji," kata Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi.

Badan Anggaran menilai perubahan kriteria penerima insentif yang diterbitkan Bupati Faida tak hanya memangkas jumlah guru ngaji, tapi juga membuat munculnya 'ketidakenakan' antar guru ngaji dalam satu lembaga pendidikan non formal. Ini dikarenakan dalam setiap lembaga, hanya boleh ada satu guru ngaji yang menerima insentif. Ini akhirnya membuat dana insentif yang diterima salah satu guru ngaji harus dibagi dengan rekan-rekannya. Hal ini berbeda dengan pemberian insentif guru ngaji pada masa pemerintahan dua bupati sebelumnya. Setiap guru ngaji yang terverifikasi berhak mendapat insentif tanpa dibatasi kelembagaan non formal.

Badan Anggaran meminta kepada Pemkab Jember agar menanggung pajak yang harus dikeluarkan para guru ngaji penerima insentif. Pajak ini harus dibayar karena insentif tadi tidak termasuk dalam belanja hibah dan bantuan sosial, melainkan belanja langsung di bawah pengelolaan Dinas Pendidikan Jember.

Selain itu, Badan Anggaran meminta 14 ribu guru ngaji yang belum menerima insentif juga dianggarkan dalam Perubahan APBD 2017. "Yang 14 ribu harus diisi dan mendapat Rp 1,2 juta juga, sekalian pajaknya. Demi kepentingan masyarakat dan anak didik kita. Menyenangkan guru ngaji kok repot sekali. Sebanyak 27 ribu nama guru ngaji yang sudah terdata dicek lagi," kata Ayub. [wir/ted]

Tag : dprd kediri

Komentar

?>