Selasa, 21 Nopember 2017

Realisasi Anggaran Pembangunan Jalan dan Jembatan di Jember Hanya 7 Persen!

Rabu, 13 September 2017 15:09:38 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Realisasi Anggaran Pembangunan Jalan dan Jembatan di Jember Hanya 7 Persen!
Jember (beritajatim.com) - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember berwenang menangani mayoritas pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi. APBD 2017 sudah menyediakan anggaran Rp 251,715 miliar. Namun hingga Agustus 2017, serapan belanja langsung baru 24 persen.

Namun kendati serapan tak sampai 30 persen, Dinas PU Bina Marga mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 192,912 miliar dalam Perubahan APBD 2017. Jadi, total tahun anggaran ini, dinas itu mengelola belanja langsung sebesar Rp 444,628 miliar.

Permintaan tambahan anggaran ini mendapat sorotan dari Badan Anggaran DPRD Jember. Parlemen meragukan kemampuan Dinas PU Bina Marga Jember menyerap sisa anggaran dalam waktu setidaknya tiga bulan pada akhir tahun anggaran. Badan Anggaran juga meminta agar Dinas PU Bina Marga agar ada peta jalan-jalan yang rusak dan perlu diperbaiki.

Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni prihatin dengan rendahnya serapan anggaran program peningkatan jalan yang dalam APBD 2017 dialokasikan Rp 110,723, hanya terserap 9,17 persen. Total realisasi program pembangunan jalan dan jembatan hanya 7,09 persen dari alokasi anggaran Rp 147,518 miliar.

Namun Dinas PU Bina Marga masih meminta tambahan anggaran untuk peningkatan jalan sebesar Rp 92,951 miliar dalam Perubahan APBD 2017. "Apakah ini memungkinkan untuk dilakukan," kata Thoif, dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Perubahan Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD 2017 yang digelar maraton di gedung DPRD Jember, 23 Agustus - 14 September 2017.

Kepala Dinas PU Bina Marga Jember Rasyid Zakaria mengatakan, perkembangan serapan sampai saat ini 36 persen. "Semua pekerjaan yang penunjukan langsung (PL) sudah selesai 100 persen sebulan lalu. Cuma serapannya memang lama sekali karena ada beberapa hal, yang sekarang kami sudah mengupayakan untuk memperpendek proses itu," katanya.

"Jadi andaikata pemborong lebih cepat menyerap, mungkin ini lebih tinggi. Kebanyakan pemborong menggunakan uang bank dulu, memberi agunan, kemudian mengerjakan," kata Rasyid.

Sementara itu untuk alokasi proyek yang dilelang sebesar Rp 110 miliar, sebesar 50 persen sudah dikerjakan. "Lima puluh persen lagi masih proses tender. Ini APBD awal. Tapi ada rumus, untuk kontrak dalam APBD awal yang nilainya Rp 200 juta, lamanya tiga bulan. Praktiknya di lapangan dua sampai dua setengah bulan (pekerjaan) selesai," kata Rasyid.

"Kemudian tender di atas Rp 200 juta, rata-rata kontraknya 4-6 bulan. Hitung-hitungan kami di Dinas PU, berharap program ini dapat didok (disahkan) akhir September 2017. Perkara harapannya tidak ada, ya tidak apa-apa," kata Rasyid.

Jika pada akhir September, anggaran Perubahan APBD 2017 sudah bisa disahkan, maka Dinas PU Bina Marga akan mempercepat tender dalam waktu satu bulan. Ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54. "Insya Allah pada akhir Oktober sudah (terbit) SPK (Surat Perintah Kerja). Jadi pelaksanaan pada November dan Desember," kata Rasyid.

"Saya berhitung, khusus untuk jalan sebesar Rp 100 miliar, kami tenderkan semua, tidak ada penunjukan langsung. Insya Allah kalau jalan, dua bulan selesai. Kerja siang dan malam," tambah Rasyid. Diperkirakan ini mencukupi dengan empat AMP (Asphalt Mixing Plant).

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jember Yuliana Harimurti mengatakan, awalnya belanja tidak langsung Dinas PU Bina Marga 42,85 miliar dan pada Perubahan APBD Jember berkurang menjadi Rp 41,7 miliar. Rasyid mengatakan, ada efisiensi biaya kesekretariatan. "Jumlahnya kurang lebih Rp 1,4 miliar," jelasnya.

Thoif menilai pemaparan Rasyid menarik. "Kenapa itu tidak dilakukan di awal? Kenapa waktu Perubahan APBD yang waktunya mepet mau menggunakan itu," katanya.

DPRD Jember sebenarnya bisa saja mengesahkan Perubahan APBD pada akhir September 2017 sebagaimana diinginkan Rasyid, asalkan proses memasukkan rencana kerja sesuai jadwal. Situasi semakin tidak menguntungkan, karena selain terlambat, Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi mengatakan, ada sekian persoalan seperti banyaknya pelaksana tugas dan harian yang menduduki jabatan kepala organisasi perangkat daerah. "Walau saya sebenarnya sepakat program Pak Rasyid, karena tidak melenceng dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)," katanya.

Situasi ini mirip dengan tahun 2016. Saat itu, Bupati Faida terlambat menyampaikan Perubahan APBD sesuai jadwal yang diatur perundang-undangan. Bahkan saat itu pembahasan Perubahan APBD 2017 dibarengkan dengan pembahasan APBD 2017. Akhirnya anggaran pembangunan jalan tidak terserap maksimal.

Anggota Banggar dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nur Hasan berharap program Dinas PU Bina Marga berjalan. "Tapi 1,5 bulan lagi sudah musim hujan. Kalau hujan kualitas aspal lebih jelek," katanya.

Ketua Fraksi Amanat Pembangunan Agus Widiyanto tak yakin tambahan Rp 192 miliar akan terserap. "Ini akan jadi silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran). Sayang jika tidak ditangkap. Skala prioritas apa dalam Perubahan APBD yang bisa dimaksimalkan laksanakan. Tapi jika tidak ya lepaskan saja, biar Tim Anggaran Pemkab Jember membagi bola dengan OPD lain. Harapan saya Pak Rasyid bisa legawa," katanya. [wir/kun]

Komentar

?>