Rabu, 20 September 2017

Proses Mutasi Kadinkes Jember dari Probolinggo Ternyata Belum Tuntas

Selasa, 12 September 2017 14:35:27 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Proses Mutasi Kadinkes Jember dari Probolinggo Ternyata Belum Tuntas

Jember (beritajatim.com) - Proses mutasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Siti Nurul Qomariah dari Pemerintah Kota Probolinggo, Jawa Timur, ternyata belum tuntas. Ini membuat rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Perubahan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD untuk Dinkes Jember ditunda, Selasa (12/9/2017).

Sebelum dilantik menjadi Kepala Dinkes Jember, Selasa (18/4/2017), Nurul adalah Sekretaris Dinkes Kota Probolinggo. Dia terpilih menjadi Kadinkes Jember berdasarkan proses lelang terbuka.

Namun dalam rapat di DPRD Jember hari ini, terungkap bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum menerbitkan surat keputusan mutasi untuk Nurul. Hal ini dijelaskan Nurul sendiri saat Badan Anggaran DPRD Jember bertanya soal status kepegawaiannya.

"Sekarang proses mutasi dari Probolinggo ke Jember masih di gubernur. Penggajian masih ikut di Probolinggo, karena sampai Desember (masuk) anggaran Probolinggo. Tapi untuk gaji struktural sebagai kepala dinas sudah dialihkan ke Jember. Jadi separuh di Probolinggo untuk gaji pokok karena mengikuti aturan pemerintah, gaji melekat sampai tahun anggaran berakhir pada Desember," kata Nurul.

Nurul mengatakan, proses mutasi selesai paling cepat tiga bulan. "Semua proses mutasi mengikuti aturan pada umumnya. Jadi mungkin untuk assessment seluruh nasional, baru kasus saya bisa loncat ke daerah (lain)," katanya.

Menurut Nurul, sesuai aturan kepegawaian, ada dua opsi proses perpindahan yakni DPK (Dipekerjakan) dan proses mutasi langsung. Status dipekerjakan memungkinkan seseorang tetap berstatus aparatur sipil negara salah satu kabupaten yang bekerja di kabupaten lain. Dua tahun setelah bekerja, pegawai tersebut bisa pindah setelah dievaluasi. Namun Nurul memilih opsi kedua, yakni langsung melakukan mutasi dari Kota Probolinggo ke Jember.

Asisten III Pemkab Jember Joko Santoso membenarkan jika Nurul dalam proses menjadi pegawai organik di Jember. "Proses mutasi memang lama, panjang. Bisa berbulan-bulan. Tapi beliau sudah dilepas oleh Wali Kota Probolinggo. Saat mengikuti open biding, sudah ada surat pernyataan," katanya.

Penjelasan Joko dan Nurul ini tidak memuaskan Badan Anggaran DPRD Jember. Anggota Dewan menilai, Nurul seharusnya menunggu proses mutasi selesai sebelum diperbolehkan menjabat Kepala Dinkes Jember. Banggar meminta agar penjelasan dari Joko dan Nurul disertai dasar hukum yang jelas dengan menyebutkan pasal dalam undang-undang yang mengatur hal tersebut.

Namun Joko tidak bisa menjelaskannya. "Jadi kalau sudah bicara terlalu teknis, saya bukan Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah), mungkin Pak Sekda (Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Mirfano) bisa minta penjelasan. Tapi yang jelas waktu proses (lelang terbuka) itu, saya masih Pelaksana Tugas Kepala BKD. Jadi prosesnya seperti itu, aturannya seperti itu," katanya.

Ketidakmampuan menjelaskan ini membuat rapat pembahasan Dinkes ditunda. Pembahasan akan diagendakan kembali dan Pemkab Jember diharapkan bisa memberikan penjelasan lengkap soal dasar hukum yang mengabsahkan posisi Nurul. Badan Anggaran tak ingin memberi celah hukum bagi siapapun untuk mempersoalkan posisi Nurul. [wir/kun]

Komentar

?>