Rabu, 20 September 2017

Wawancara Soal Birokrasi

Asisten III Pemkab Jember: Surat Mendagri? Saya Harus Minta Izin Atasan

Selasa, 12 September 2017 03:08:46 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Asisten III Pemkab Jember: Surat Mendagri? Saya Harus Minta Izin Atasan

Jember (beritajatim.com) - Asisten III Pemerintah Kabupaten Jember Joko Santoso adalah salah satu tokoh kunci di tubuh birokrasi. Dalam rapat dengan Badan Anggaran DPRD Jember, dia banyak mendapat pertanyaan mengenai status pelaksana tugas sejumlah kepala organisasi perangkat daerah.

Joko pula yang disebut-sebut oleh Tim Anggaran Pemkab Jember sebagai pemegang surat izin dari Menteri Dalam Negeri untuk memutasi posisi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.

Usai rapat  pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Perubahan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD 2017, di gedung DPRD Jember, Senin (11/9/2017), wartawan berkesempatan mewawancarainya seputar persoalan birokrasi, terutama banyaknya pelaksana tugas di organisasi perangkat daerah. Berikut petikannya.

Beritajatim: Berapa jumlah pelaksana tugas (plt) di Pemerintah Kabupaten Jember?

Joko: Lumayan banyak, karena kita ini terhadang mekanisme penetapan menunjuk pejabat definitif. Banyak jabatan tinggi pratama yang kosong. Tidak bisa kalau seperti dulu. Kalau memakai undang-undang kepegawaian zaman dulu, memungkinkan kita langsung mendefinitifkan, kita lantik. Karena ini harus menggunakan mekanisme open biding (lelang terbuka), akan kita laksanakan setelah Perubahan APBD karena tidak ada anggaran. Setelah anggaran didok (disahkan), kita bisa mengisi pejabat definitif termasuk jabatan sekda (sekretaris daerah).

Beritajatim: Berapa pastinya jumlahnya?

Joko: Total kurang lebih sampai hari ini enam posisi. Eselon II, JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama).

Beritajatim: Tadi Anda mengatakan jabatan kosong saja yang diisi dengan mekanisme open biding. Tapi ternyata ada perpindahan Pak Arief Tjahjono dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi Kepala Dinas Pariwisata tanpa melalui open biding. Bagaimana menjelaskannya?


Joko: Itu bisa. Jadi pengisian JPT ini, satu, manakala kosong bisa diisi dari mutasi, bisa diisi dengan open biding.

Beritajatim: Terus kenapa posisi sejumlah organisasi perangkat daerah yang sekarang dijabat pelaksana tugas tidak diisi dengan cara mutasi?

Joko: Tidak ada orangnya.

Beritajatim: Masa tidak ada orangnya?

Joko: Silakan dilihat riil di lapangan. Mereka ini tidak bisa dimutasi karena masih belum (menjabat selama) dua tahun. Ini terkunci. Itu aturan. Kalau tidak aturan harus dua tahun ya bisa kita geser-geser terus. Tapi ya tetap ada (jabatan) yang kosong. Kosong, amanahnya harus open biding.

Beritajatim: Ada berapa calon yang berpotensi mengisinya, sehingga harus open biding?


Joko: Seperti tadi saya sebutkan, ini ada kosong enam (jabatan). Ini bisa dipenuhi melalui mekanisme open biding atau mutasi. Tapi kalau mutasi apapun gerbong kosong ini ada enam. Contoh Dinas Cipta Karya, kemarin gagal open biding karena persyaratan administrasi. Termasuk jabatan pimpinan tinggi pratama sekda (masih belum ada lelang terbuka), karena beberapa kali rapat panitia seleksi tidak kuorum. Tim panitia seleksi ini minimal lima orang, jumlahnya harus ganjil/

Beritajatim: Sisa waktu tiga bulan jelang berakhirnya tahun anggaran, pengisian jabatan nanti seperti apa?


Joko: Kami menunggu Perubahan APBD. Kalau ada anggarannya, kita laksanakan. Tapi persiapan administrasi sudah kita laksanakan.

Beritajatim: Ada pertanyaan soal surat izin dari Mendagri untuk mengangkat Bu Sri Wahyuniati menjadi Pelaksana Tugas Kepala Dispenduk dan Pak Arief Tjahjono dipindah dari Kadispenduk menjadi Kepala Dinas Pariwisata. Apakah ada suratnya?

Joko: Sudah ada. Sampeyan macak gak ngerti wae (Anda berlagak tidak tahu).

(Keterangan: Berdasarkan pasal 2 ayat (1) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Mendagri berwenang mengangkat dan memberhentikan pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota.

Namun, sesuai pasal 6, pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota itu diangkat dan diberhentikan oleh menteri atas usul bupati/walikota melalui gubernur. Prosedurnya, bupati/wali kota mengusulkan tiga nama kepada gubernur dan gubernur menyampaikan usulan ke Mendagri untuk dipilih salah satu dan ditetapkan.

Usulan pemberhentian pejabat ini, sebagaimana pasal 12, harus disertai alasan dan pertimbangan pemberhentian. Pasal 13 ayat (1) menegaskan, penggantian atau pemindahan tugas dan/atau alih wilayah penugasan pejabat hanya dapat dilakukan dalam waktu dua tahun terhitung sejak pelantikannya, kecuali yang bersangkitan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.)


Beritajatim: Kapan surat dari Mendagri turun?

Joko: Sudah lama. Kurang lebih beberapa minggu lalu. Bahkan pada watu teman-teman Komisi A DPRD Jawa Timur hearing, surat ini sudah ada pada kami.  Saya sendiri yang mengambil di Jakarta, kondisi saya waktu pulang sakit, ya sudah.

(Keterangan: Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur Siswo Heroetoto menegaskan, belum ada surat persetujuan penetapan pejabat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember. Penjelasan ini diberikan dalam rapat koordinasi antara Pemerintah Provinsi, Komisi A DPRD Jawa Timur, dan perwakilan DPRD Jember di kantor DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (28/8/2017) sore.)

Beritajatim: DPRD Jember minta agar surat itu ditunjukkan. Berarti akan ditunjukkan ke Dewan besok (dalam rapat selanjutnya)?

Joko: Begini, surat itu ditembuskan ke siapa-siapa sudah ada. Itu saja.

(Keterangan: Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember tak bisa menunjukkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengabsahkan perubahan posisi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dari Arief Tjahjono ke Sri Wahyuniati sebagai pelaksana tugas yang memiliki kewenangan administrasi kependudukan (adminduk). Keabsahan Kadispendukcapil ini dipersoalkan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Perubahan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD 2017antara Badan Anggaran DPRD Jember dan Tim Anggaran, di gedung parlemen, Kamis (31/8/2017).


Beritajatim: Kalau Dewan meminta surat ditunjukkan waktu membahas anggaran Dispenduk?

Joko: Ya nanti akan kami sampaikan. Saya punya pimpinan, laporan. Saya ini kan bawahan. Tinggal nanti pimpinan (memerintahkan): tunjukkan, ya kita tunjukkan.

Beritajatim: Artinya kalau Pak Sekda memerintahkan untuk menunjukkan surat Mendagri itu, akan ditunjukkan?

Joko: Tentu pimpinan kami. Pimpinan saya ini kan macam-macam.

Beritajatim: Bupati?

Joko: Ada sekda, ada wakil bupati, ada bupati.

Beritajatim: Tapi dalam pembahasan anggaran ini pemimpin Tim Anggaran Pemkab Jember adalah Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Mirfano.

Joko: Itu kan Tim Anggaran. Ini kan sudah berbeda substansi, bukan urusan anggaran. Urusan kepegawaian.

Beritajatim: Berarti Anda menunggu izin bupati (untuk menunjukkan surat dari Mendagri itu)?


Joko: Tidak harus, tidak harus. Pokok ada pimpinan. Ini kan hirarki semua, akan dibahas. Jadi semua tidak berjalan melakukan sendiri-sendiri. Ini organisasi. Saya selaku Asisten Administrasi, saya yang bertanggungjawab dari sisi administrasi.

Beritajatim: Surat itu turun medio Agustus minggu ke berapa?


Joko: Nantilah besok. Pasti saya kasih. Tidak ada yang kita tutup-tutupi kok. [wir/suf]

Komentar

?>