Senin, 23 Oktober 2017

Perubahan APBD Jember 2017

Anggaran Terima Kunker Pejabat Negara Melonjak dari Rp 100 Juta Jadi Rp 1,5 M

Senin, 11 September 2017 22:43:27 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Anggaran Terima Kunker Pejabat Negara Melonjak dari Rp 100 Juta Jadi Rp 1,5 M

Jember (beritajatim.com) - Bagian Umum Pemerintah Kabupaten mengalokasikan peningkatan drastis untuk anggaran penerimaan kunjungan kerja pejabat negara, departemen, dan lembaga sebesar Rp 1,399 miliar.

Semula dalam APBD awal 2017, Bagian Umum hanya menganggarkan Rp 100,8 juta. Namun pada Perubahan APBD 2017, anggaran ditingkatkan menjadi Rp 1,5 miliar. "Ini untuk akomodasi dan transportasi tamu," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Yuliana Harimurti, dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Perubahan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD 2017, di gedung DPRD Jember, Senin (11/9/2017).   

Sementara itu, untuk anggaran kunjungan kerja atau inpeksi kepala dan wakil kepala daerah ada kenaikan anggaran daro Rp 324 juta menjadi Rp 924 juta. "Ini untuk souvenir, cinderamata, dan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas, red)," kata Yuliana.

Anggaran untuk koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya meningkat dari Rp 871,2 juta pada APBD awal menjadi Rp 1,2 miliar pada Perubahan APBD 2017. "Ini untuk sewa tempat pertemuan dan SPPD," kata Yuliana.

Sekretaris Komisi D Nur Hasan mempertanyakan drastisnya tambahan anggaran untuk penerimaan kunjungan kerja pejabat negara. "Padahal dari anggaran Rp 100,8 juta baru terserap 48,65 persen. Tapi beberapa bulan ke belakang, September sampai Desember, mau ditambahi Rp 1,399 miliar hanya untuk empat bulan," katanya.

Nur Hasan juga mempertanyakan anggaran kunjungan kerja atau inspeksi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang meningkat Rp 600 juta. Padahal, anggaran dalam APBD awal sebesar Rp 324 juta hanya terserap 2,2 persen. "Ini kan tidak masuk akal. Ini berapa kali lipat kunjungan bupati lima bulan ke belakang ini. Walaupun (anggaran) tidak ditambah pun semestinya cukup. Ini logika, anak SD juga bisa," katanya.

Wakil Ketua DPRD Jember dari Fraksi PDI Perjuangan NNP Martini menyebut kenaikan alokasi dana penerimaan kunjungan kerja pejabat negara tersebut fantastis. "Gila! Naik 1.500 persen dari Rp 100 juta ke Rp 1,5 M. Saya menghitung bolak-balik tadi. Selama enam bulan kemarin serapannya tidak sampai separuh. Tapi sisa waktu tiga bulan ini kok tambahannya fantastis, pola pikirnya bagaimana? Outcome-nya apa?" katanya.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Mirfano mengatakan, selama satu bulan terakhir kunjungan tamu ke Jember luar biasa banyak. "Kami prediksi sampai akhir tahun kita masih banyak berkoordinasi dengan pemerintah pusat," katanya.

Pelaksana Tugas Sub Bagian Umum Wahyu Setyo mengatakan, sebenarnya dana penerimaan kunker pejabat negara yang bisa dipertanggungjawabkan sudah lebih dari serapan 48 persen. "Kami terbatas pada batasan anggaran kas. Tapi permintaan pertanggungjawaban sudah sangat banyak. (Anggaran) koordinasi dengan pemerintah pusat juga seperti itu," katanya.

Jawaban ini dikejar kembali dengan pertanyaan lain oleh Nur Hasan. "Ini sepertinya meskipun anggaran sudah habis, kegiatan tetap berjalan. Sehingga nanti akan ditomboki di Perubahan APBD ini? Apa seperti itu? Menurut akal saya, Rp 100,8 juta sudah habis, bahkan minus."

Yuliana menjelaskan, anggaran itu untuk mempersiapkan kedatangan tamu dari pemerintah pusat, untuk sewa kamar hotel dan sewa kendaraan. "Jadi ada sea kendaraan, perjalanan dinas mereka, apabila itu memang kepentingan kita. Sementara ini yang bisa diprediksi insya Allah ada beberapa tamu negara yang penting lagi yang akan hadir sampai akhir tahun," katanya.

Namun, Nur Hasan tidak puas, karena Yuliana tidak menjawab soal peruntukan Rp 100,8 juta. Ia tidak melihat alasan penambahan anggaran hingga Rp 1,5 miliar, karena kenyataannya, dana awal Rp 100 juta baru terserap 48,65 persen.

Wahyu mengakui, jika dipertanggungjawabkan, anggaran Rp 100,8 juta tersebut masih kurang. "Lho, tapi kok di sini serapannya 48,65 persen? Kalau sampai Agustus serapan hanya 48 persen, ini sisa waktu (tahun anggaran) hanya tiga bulan. Mengapa harus ditambah lagi? Kemarin yang enam bulan saja, tidak sampai separuh (penyerapannya). Ya kita kembalikan saja seperti semula Rp 100,8 juta. Tidak ada kenaikan fantastis 1.500 persen," sambar NNP Martini.

Tensi Badan Anggaran DPRD Jember agak naik, setelah Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jember Ahmad Imam Fauzi menuduh pertanyaan Nur Hasan sebagai jebakan. "Pertanyaan tadi sebetulnya menjebak kepada kita untuk voor financiring (kegiatan mendahului penetapan anggaran, red). Padahal tidak. Anggaran ini ada. Setelah itu ini sifatnya fakultatif. Bagaimana pertanggungjawabannya? Ketika kita mengundang, ada tamu, akomodasi sewa hotel ketika ditanggung kita, tidak mungkin akan terjadi double anggaran. Jadi ditegaskan di sini bahwa tidak voor financiring dalam konteks ini," katanya.

"Tadi pertanyaannya tidak ada yang jebak-menjebak. Tolong Anda biasakan pakai kosakata yang bagus. Saya sering mengingatkan Anda. Dalam forum ini cari kosakata dan tata bahasa yang bagus. Tadi Pak Nur Hasan tanya dan dijawab sendiri (oleh Tim Anggaran). Jadi kalau ada permasalahan, jawabannya ternyata 'tidak menguntungkan' Tim Anggaran, ya jangan (marah) ke Pak Nur Hasan. Seharusnya Tim Anggaran ini satu suara. Saya sudah ingatkan ke Tim Anggaran, kalau ditanya satu suara biar tidak membingungkan. Ini apanya yang mau dijebak?" kata Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi.

Martini mengatakan, pertanyaan Nur Hasan normatif dan sudah dijawab oleh Bagian Umum. "Seharusnya dipikir dulu baru dijawab, bukan dijawab dulu baru dipikir. Ayo berpikir jernih dulu. Tolong jangan menyudutkan satu dengan lainnya," katanya kepada Tim Anggaran.

"Saya minta tolong jangan sampai ada kata-kata yang memicu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di sini. Ke depan jangan lagi ada hal-hal semacam ini. Kita ingin ini cepat selesai. Tidak ada keinginan untuk menjebak," kata Thoif. [wir/suf]

Komentar

?>