Selasa, 21 Nopember 2017

Gedung 8 Lantai Pemkab Ponorogo, Cikal Bakal Gedung Megah Jatim

Selasa, 22 Agustus 2017 12:49:36 WIB
Reporter : Pramita Kusumaningrum
Gedung 8 Lantai Pemkab Ponorogo, Cikal Bakal Gedung Megah Jatim

Ponorogo (beritajatim.com) – Siapa tidak tahu tentang gedung Graha Krida Praja? Gedung yang pada zamannya menjadi gedung tertinggi di Jawa Timur pada permulaan tahun 2000-an. Pembangunan pun tak semudah membalikkan telapak tangan.

Sosok yang tidak bisa lepas dari mantan Bupati Ponorogo, Markum Singodimedjo. Markum yang saat itu kepala penerangan provinsi Jawa Timur dipercaya memimpin Bumi Reyog pada 1994. Saat itu, mantan anggota MPR ini membawa keinginannya, membuat kantor yang super megah.

Dan keinginannya diiyakan oleh para pegawainya, termasuk kepala PU, Dewanto Eko Putra membuat leadmark gedung Graha Krida Praja yang terkenal dengan gedung lantai delapan. “Awalnya memang ide dari pak buapti (Markum-red). Dan diwujudkan oleh PU serta cipta karya,” kata Setyo Budiono, Kabid Penanggulangan Bencana dan Logistik BPBD Ponorogo.

Budi—panggilan akrab—Setyo Budiono, menjelaskan, saat itu dirinya menjadi humas, setelah kantor penerangan bubar dan dilebur dengan humas. Dia menceritakan, gedung delapan diresmikan 13 Februari 2003.

“Awalnya ide muncul tahun 2000 an. Gedung benar-benar jadi pada tahun 2003. Sebelumnya gedung delapan hanya tiga tingkat. Serta hanya diisi beberaapa dinas saja,” tambahnya

Dia menjelaskan, dari perbincangannya dengan Bupati Markum, keinginannya sederhana. Hanya ingin menjadikan satu perkantoran di Ponorogo. Tidak mencar-mencar seperti saat Markum menjadi bupati.

“Kantor dinas saat Markum menjadi bupati, ada yang mencari di Kota Lama, ada yang di Tambakbayan, ada jugaada yang di Soekarno Hatta. Sampai ada yang di Tajug. Sehingga dijadikan satu,”ujarnya.

Saat itu, lanjut dia, yang ingin dijadikan satu yakni bagian pelayanan umum. Tapi tidak dijadikan satu di lantai delapan. Melainkan dijadikan satu di kompleks kantor di seputar alon-alon Ponorogo.

“Dan semua terwujud. Hampir semua warga Ponorogo memerlukan surat menyurat juga tinggal menuju alon-alon Ponorogo. Lain-lainnya hanya kartu kuning yang masih di daerah Siman,” tambahnya.

Penggunaan awalnya, lantai delapan, pernah dibuka untuk umum. Saat itu, lift menjadi barang langka di Karesidenan Madiun. Sehingga orang umum bisa masuk. Dibuka untuk umum pada sore hari, selepas PNS pulang sekitar pukul 16.00 wib.

“Warga bebas masuk, menggunakan lift. Dengan membayar tiket Rp 2000. Warga bisa menikmati kemegahan Ponorogo dari atas gedung delapan. Hal itu berlangsung selama setahun sampai dua tahun,” tambahnya.

Hanya satu keinginan Bupati Markum, lanjut dia, yang belum terwujud. Yakni membangun menara pandang di atas lantai delapan. Sehingga warga bisa menikmati alam Ponorogo dari lantai rootoff.

Sementara, Kabag Umum Edy Sucipta, menjelaskan, ada delapan lantai.  Gedung delapan terdiri di atas lahan seluas kurang lebih 3145.35 meter per segi. Sementara total keselurahan kompleks perkantoran  Ponorogo sekitar 49.945 meter per segi.

Untuk kompleks perkantoran Pemkab Ponorogo tersusun dari kompleks Rumah Dinas Bupati, Pendopo Agung, Kantor Satpol PP, PMK, Gedung Sasana Praja, Gedung Sekretariat PKK, Gedung Pertemuan PKK, Gedung KORPRI, Gedung RKPD dan TK Dharma Wanita, Masjid Surotonan, Gedung Bappeda Litbang, Gedung Dinas Dukcapil, Bakesbang Linmas dan Perijinan.

Edy menjabarkan, untuk lantai delapan digunakan di lantai pertama  dari ruang kerja  Wakil Bupati, Bagian Humas dan Protokol, Bagian Organisasi, Bagian Umum, Asisten Adminstrasi Umum dan Staf Ahli Bupati.

Lantai dua, digunakan untuk ruang rapat Bantarangin, ruang kerja Bupati, ruang BPPKAD (Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah), Ruang rapat wengker dan ruang kerja Sekada Ponorogo.

Lantai tiga digunakan ruang bagian kesra, ruang bagian administrasi pembangunan, ruang asisten perekonomian dan pembangunan, ruang bagian perekonomian dan LPSE. Lantai empat digunakan bagian SDA, bagian Hukum, Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat, Administrasi Pemerintahan.

Lantai lima ruang BKPPD (Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah). Lantai enam ruang inspektorat. Lantai tujuh ruang dinas perdagangan, koperasi dan usaha mikro Kabupaten Ponorogo.

“Terakhir lantai delapan. Ada menara pantau. Masyarakat bisa masuk, kalau ramai-ramai harus ada surat ijin dahulu. Sementara total ketinggiannya sekitar 49.50 meter,” ujarnya.

Untuk menuju ke gardu pandang yang ada di puncak gedung Graha Krida Praja, pengunjung masuk di gedung tersebut. Namun, karena gedung pemerintahan tertinggi di Ponorogo itu digunakan sebagai tempat perkantoran, sehingga pengunjung akan bertemu dengan petugas keamanan gedung.

Setelah itu, pengunjung bisa menggunakan lift yang ada di dalam gedung untuk menuju ke lantai VIII. Di gardu pandang yang cukup sempit membuat pengunjung harus berhati-hati. Di gardu pandang itu, ada beberapa jendela yang bisa digunakan pengunjung untuk melihat pemandangan di luar. Sepanjang mata memandang, pengunjung akan disuguhi pemandangan yang hijau dan pusat perekonomian dan perkampungan yang ada di wilayah perkotaan.

Saat melihat ke arah selatan, pengunjung bisa melihat Alun-alun Ponorogo beserta kemegahan Masjid Agung Ponorogo serta jalan-jalan perkotaan. Saat mata mengarah ke barat, pengunjung akan disuguhi pemandangan yang hijau dan perbukitan.

Sedangkan di arah timur, pengunjung bisa melihat tata bangunan dan permukiman warga. Namun, saat membawa anak kecil diharapkan untuk menjaga dan tidak membiarkan melihat gardu pandang sendiri. Ini karena gardu pandang hanya diberi sekat pembatas sekitar satu meter yang memungkinkan anak kecil bisa naik dan membahayakan. [mit/but]

Komentar

?>