Selasa, 21 Nopember 2017

Gubernur Jatim Disarankan Beri Sanksi kepada Bupati Jember

Jum'at, 18 Agustus 2017 18:25:36 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Gubernur Jatim Disarankan Beri Sanksi kepada Bupati Jember
Bupati Jember Faida.

Jember (beritajatim.com) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo disarankan menggunakan kewenangan sebagai wakil pemerintah pusat untuk menjatuhkan sanksi kepada Bupati Jember, terkait sejumlah persoalan pemerintahan selama ini.

Selama hampir dua tahun Bupati Faida memerintah, sejumlah persoalan muncul antara lain terlambatnya pembahasan dan pengesahan bersama Perubahan APBD 2016 dan APBD 2017, masih kosongnya sejumlah jabatan struktural, mundurnya beberapa pemimpin organisasi perangkat daerah, rendahnya serapan anggaran semester pertama pelaksanaan APBD 2017, keterlambatan penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2018 dan Perubahan APBD 2017. Terakhir, yang sedang hangat adalah adanya dua pejabat yang menandatangani berkas dokumen administrasi kependudukan (adminduk) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

"Semestinya Pemprov sudah bisa melaksanakan kewenangannya. Gubernur semestinya sudah harus berani melaksanakan kewenangannya. Gubernur sekarang kan bisa memberi sanksi kepada kepala daerah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran," kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Miftahul Ulum.

Pemerintah Provinsi Jatim sudah pernah memberikan surat peringatan kepada Bupati Faida. "(Kesalahan) terulang lagi dengan persoalan yang sama. Ini kan serius. Semestinya gubernur harus berani. Maka dari itu, kami ingin tahu persis apa yang terjadi di Jember (dengan mengundang pimpinan DPRD Jember). Nanti akan muncul rekomendasi resmi dari Komisi A. Kalau kemarin kan masih orang per orang, belum dibahas secara formal di komisi," kata Ulum. [wir/but]

Komentar

?>