Rabu, 23 Agustus 2017

Jokowi: Kami Justru Ingin Memperkuat Sekolah Diniyah

Sabtu, 12 Agustus 2017 21:18:27 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Jokowi: Kami Justru Ingin Memperkuat Sekolah Diniyah

Jember (beritajatim.com) - Presiden Joko Widodo menyatakan, tak ada keharusan bagi lembaga-lembaga sekolah untuk menjalankan kegiatan belajar mengajar hanya lima hari dalam sepekan. Pernyataan ini menjawab kontroversi mengenai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai lima hari sekolah yang disebut-sebut oleh sebagian kalangan akan mematikan sekolah agama (diniyah).

"Tidak ada keharusan untuk lima hari sekolah. Tidak ada keharusan full day school. Ini saya sampaikan berulang-ulang. Yang selama ini enam hari silakan lanjut, dan tidak perlu berubah jadi lima hari," kata Jokowi, saat bertemu dengan ulama di Pondok Pesantren Nurul Islam, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Sabtu (12/8/2017).

Dalam pertemuan itu, Jokowi didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Hadir pula dalam pertemuan itu Rois Syuriah Pengurus Cabang NU KH Muhyiddin Abdussomad dan Ketua Gerakan Pemuda Ansor Jember Ayub Junaidi.

"Kita tidak ada pemaksaan dan aturan yang kita paksakan ke bawah. Yang sudah lima hari, dan kalau itu memang diperlukan semua pihak, baik itu masyarakat, murid, ulama, silakan diteruskan. Kita memberikan keleluasaan kepada daerah, kepada masyarakat, untuk menentukan, karena yang tahu memang yang di bawah," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan peraturan presiden masih digodok. "Saya kan dikejar-kejar terus. Membuat perpres tidak mungkin sehari dua hari, seminggu dua minggu. Nanti keliru lagi kalau cepet-cepetan. Baru kita godok dalam rangka memperkuat pendidikan karakter bangsa kita," jelasnya.

"Itu sebetulnya kita ingin memasukkan pendidikan-pendidikan di pesantren dan diniyah sebagai bagian dari ekstrakurikuler. Malah ingin memperkuat ke sana, karena dulu-dulunya tidak dimasukkan. Kita ingin mengubah pendidikan kita tidak melulu hanya masalah matematika, masalah fisika, masalah biologi, masalah bahasa Inggris. Bukan itu. Kita sekarang ini ingin membangun nilai-nilai budi pekerti yang baik, nilai-nilai keislaman yang baik, nilai-nilai akal budi yang baik, nilai-nilai moralitas yang baik, karena ke depan memang ini yang diperlukan," katanya.

Menurut Jokowi, semua itu dimiliki pendidikan pesantren dan akan diperhitungkan dalam rapor. "Nanti pendidikan di diniyah (sekolah agama) dan pesantren dimasukkan. Pakai rapor. Kan dulu tidak pernah dihitung," katanya.

Muhadjir menjelaskan, sebenarnya dengan peraturan mengenai full day school, tambahan jam pelajaran sekolah dasar dan sekolah menengah pertama tak selama yang diperkirakan. "Hanya menambah (jam pelajaran selama) satu jam 20 menit. Jadi untuk siswa SD pulang jam 12.10, untuk SMP jam 13.20. Kalau SMA dan SMK tidak berubah karena memang selama ini memang pulang sore. Jadi untuk SD dan SMP, setelah itu tak ada perubahan, tetap ke diniyah. Hanya bedanya, nanti ketika anak sudah sekolah di diniyah, kegiatan di diniyah diakui dan dihitung oleh sekolah," katanya.

"Kalau nanti diizinkan Bapak Presiden, kami bermaksud, kalau selama ini diniyah belum ada bantuan untuk ustadnya, kami bisa alokasikan dalam BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Jadi kalau sampai ada lima hari masuk sekolah, malah diniyahnya mati, berarti dia keliru, dia tidak paham dengan konsep penguatan karakter seperti yang disampaikan Bapak Presiden," tambah Muhadjir.

"Jadi justru kami ingin menggandeng kerjasama antara madrasah dan diniyah, agar kegiatan diniyah yang selama ini tidak diakui sekolah sebagai kegiatan belajar, itu nanti menjadi kegiatan belajar. Bahkan saya menyampaikan, apa yang sudah diajar di diniyah, tidak perlu lagi diajarkan di sekolah, yang kemudian dipelesetkan kami ingin menghapus pelajaran agama. Jadi sangat keliru kalau ada isu akan membuat diniyah mati," kata Muhadjir.

"Intinya ini dibuat santai saja. Apa yang sudah berjalan silakan berjalan. Tapi tadi kita ingin memberi penguatan bahwa kegiatan anak-anak kita di pesantren dan diniyah dihitung betul-betul dalam rapor. Terakhir saya juga baru tahu, justru juga apa yang diajarkan, ustadz di diniyah akan diberi honor. Tapi sekali lagi ini tidak memaksa," kata Jokowi. [wir/suf]

Komentar

?>