Kamis, 27 Juli 2017

Bupati Jember Diminta Tak Mutasi Pejabat Saat Bahas APBD

Senin, 17 Juli 2017 23:41:47 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Bupati Jember Diminta Tak Mutasi Pejabat Saat Bahas APBD
Juru bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa Tatin Indrayani

Jember (beritajatim.com) - Juru bicara Fraksi Amanat Pembangunan DPRD Jember Agus Widiyanto meminta kepada Bupati Faida agar tak memutasi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) saat pembahasan Perubahan APBD 2017 dan Rencana APBD 2018.

Fraksi AP menilai, pergantian kepala OPD bisa mengganggu pembahasan. Agus mengacu pada mutasi di tengah pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016. "Sering terjadi pimpinan OPD baru tak bisa menjelaskan detail persoalan dan pertanyaan yang dibahas dalam rapat-rapat di komisi di DPRD," katanya, dalam sidang paripurna akhir pembacaan pandangan akhir fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016, di gedung parlemen, Senin (17/7/2017).

Peringatan senada juga meluncur dari Fraksi Gerindra. "Seringnya mutasi pejabat OPD yang tidak tepat waktu, banyaknya sejumlah jabatan kosong yang hanya dijabat seorang pelaksana tugas, termasuk pelaksana tugas sekretaris daerah selama ini tidak pernah didefinitifkan, pasti sangat menghambat pelaksanaan serapan APBD 2017," kata juru bicara Gerindra Marduwan.

"Sebut saja ketika Bupati melakukan mutasi kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) di tengah pembahasan evaluasi serapan APBD 2016 dan persiapan pembahasan Perubahan APBD 2017. (Kepala Bappeda) akhirnya dijabat oleh seorang pelaksana tugas, dan ternyata dalam rapat bersama komisi C terlihat tidak mampu menjawab persoalan yang diharapkan," kata Marduwan.

Marduwan mengingatkan, agar pengisian jabatan kosong disesuikan dengan kompetensi. "Tidak hanya pada level pejabat tinggi pratama atau seorang Kepala OPD, tetapi juga pada level eselon III dan IV. Pun pendefinitifan seorang sekretaris daerah jauh lebih penting untuk percepatan serapan APBD, ketimbang bolak-balik mutasi seperti yang terjadi selama ini," katanya.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa Tatin Indrayani mengatakan, penataan birokrasi semakin tidak kondusif. "Ada pejabat yang mundur, ada pejabat yang pensiun dini, meski tergolong masih muda usia. Bupati terlalu protektif dan nyaris tidak memberikan kepercayaan penuh kepada masing-masing OPD," katanya.

"Pun tidak ada job description atau pembagian tugas yang jelas. Mana tugas bupati, mana yang menjadi kewenangan wakil bupati, dan apa yang harus dilakukan perangkat daerah tidak dilakukan dengan baik," jelas Tatin.

Ini berdampak buruk terhadap pelaksanaan hampir semua program kegiatan APBD. Program-program itu tidak bisa berjalan tepat waktu dan serapan anggarannya sangat minim. "Bahkan ada program kegiatan yang sampai akhir tahun anggaran serapannya nol persen, contoh jampersal (jaminan persalinan). Kondisi seperti ini yang juga menyebabkan silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) APBD kita besar," kata Tatin.

Agus menyebut silpa Rp 649 miliat bukan lah prestasi. tapi kemunduran. "Apalagi ditambah dengan (predikat) penilaian BPK RI (terhadap pelaksanaan APBD 2016) Wajar Dengan Pengecualian WDP. Padahal di tahun sebelumnya, Jember mendapat penialain WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)," katanya.

Usai sidang paripurna, Bupati Faida menolak untuk dimintai konfirmasi. "Saya sedang terburu-buru, ditunggu acara lain. Ini sudah terlambat," katanya. [wir/suf]

Komentar

?>