Kamis, 23 Nopember 2017

Gerindra Minta Bupati Jember Tak Salahkan Masa Lalu

Senin, 17 Juli 2017 22:52:11 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Gerindra Minta Bupati Jember Tak Salahkan Masa Lalu

Jember (beritajatim.com) - Fraksi Gerindra DPRD Jember meminta kepada Bupati Faida agar tak menyalahkan masa lalu, terhadap lemahnya serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2016. Sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) APBD Jember 2016 atau anggaran tak terserap mencapai Rp 649 miliar atau terbesar sepanjang sejarah pemerintahan kota tersebut.

"Rasanya tidak elok jika kemudian menyalahkan pihak lain, menyalahkan pemerintahan terdahulu, menyalahkan pemerintah desa, menyalahkan pejabat OPD (Organisasi Perangkat Daerah), dan bahkan menyalahkan pembahasan oleh DPRD yang dinilai lamban, sebagai penyebab rendahnya serapan APBD tersebut," kata juru bicara Fraksi Gerindra Marduwan, dalam sidang paripurna akhir pembacaan pandangan akhir fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016, di gedung parlemen, Senin (17/7/2017).

Marduwan mengingatkan, bahwa lambannya pembahasan APBD disebabkan kesalahan Bupati Faida sendiri. "Bupati lah yang terlambat mengajukan draft Perubahan APBD 2016, yang seharusnya pada Agustus justru disampaikan kepada DPRD pada November 2016," katanya.

Agenda pembahasan revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 dan Kebijakan Umum Anggaran- Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD 2017 di depan mata. "Kami untuk yang kesekian kalinya mengingatkan agar bisa dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan oleh undang-undang, sehingga tidak muncul kambing hitam dengan menyalahkan terlambatnya pembahasan oleh DPRD. Kami optimis jika tahapan itu dipatuhi, maka tidak ada alasan lagi untuk tertundanya pembangunan," kata Marduwan.

Gerindra optimistis dengan kepatuhan semua pihak, penyerapan APBD pada masa akan datang akan lebih cepat, terarah, dan sesuai dengan harapan. "Dengan demikian, kekhawatiran akan melonjaknya silpa pada APBD mendatang tidak akan terjadi lagi," kata Marduwan.

Marduwan menyebut besarnya silpa tahun lalu sebagai paling spektakuler sepanjang sejarah APBD Jember. "Itu menjadi peringatan keras bagi kelangsungan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Jember, terlebih itu menjadi catatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) , yang salah satunya disebabkan karena pengelolaan keuangan daerah tidak optimal, serta adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan," katanya.

"Munculnya predikat penilaian dari BPK RI yang menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan di Jember adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), anjlok dari tahun sebelumnya yang memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) itu, membuktikan bahwa ada yang salah dalam manajemen keuangan Pemerintah Kabupaten Jember. Pengalaman buruk itu haruslah segera diakhiri, dan jangan pernah terulang kembali dimasa yang akan datang," kata Marduwan.

Gerindra menyebutkan sejumlah faktor penyebab besarnya silpa. "Itu juga disebabkan tidak dicairkannya sejumlah anggaran hibah dan bansos dengan alasan yang tidak bisa diterima secara akal sehat, di antaranya adalah honor guru ngaji, Program Pendidikan Gratis, bantuan untuk KONI dan Persid, yang nyata-nyata sudah ada dalam buku besar APBD Jember 2016 yang di sahkan Bupati dan DPRD. Kami tidak menginginkan, gagalnya pencairan sejumlah anggaran itu, justru menjauhkan hubungan pemerintah dengan rakyat, hubungan partai politik dan DPRD dengan konstituennya," kata Marduwan. [wir/suf]

Komentar

?>