Senin, 24 Juli 2017

Pemkab Bandung ke Banyuwangi Tanya SAKIP

Kamis, 13 Juli 2017 14:49:10 WIB
Reporter : Rindi Suwito
Pemkab Bandung ke Banyuwangi Tanya SAKIP

Banyuwangi (beritajatim.com) – Ditetapkannya Banyuwangi sebagai kabupaten peraih Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terbaik se-Indonesia membuat daerah ini mendapat banyak kunjungan dari berbagai daerah.

Kali ini, giliran tim Pemkab Bandung Jawa Barat yang belajar SAKIP di Banyuwangi.

Setibanya di Banyuwangi, rombongan Pemkab Bandung yang dipimpin Kepala Bagian (kabag) Organisasi Yudi Abdurrahman langsung menuju Lounge Pelayanan Publik yang berada di areal Kantor Pemkab Banyuwangi.

Yudi mengatakan, di Indonesia hanya Banyuwangi yang meraih predikat A dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Artinya SAKIP Banyuwangi ini terbaik dan tertinggi.

“Hal ini yang melandasi kedatangan kami ke Banyuwangi. Dengan belajar ke sini, kami berharap SAKIP Kabupaten Bandung bisa meraih predikat yang lebih baik dari sekarang," ujarnya.

“Sebenarnya bukan itu saja, kami pun ingin belajar banyak hal lainnya. Seperti analis jabatan dan  penghitungan tunjangan penghasilan pegawai. Saya dengar, Banyuwangi sudah menerapkan e-kinerja untuk peningkatan kesejahteraan pegawainya,” imbuhnya.

Terkait SAKIP, pada kesempatan itu Kepala Bappeda Banyuwangi Suyanto Waspotondo membeberkan kunci keberhasilan SAKIP Banyuwangi meraih predikat memuaskan. Kuncinya adalah komitmen pimpinan daerah yang sangat tinggi dan konsisten terhadap dokumen perencanaan sampai pertanggungjawaban pembangunan.

“Hal ini juga ditopang oleh kebersamaan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD),” ujar Yayan.

Menurutnya, tim SAKIP Banyuwangi selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD. Tim SAKIP tersebut juga selalu berkonsultasi kepada Pemprov dan Kementerian PAN-RB. “Ada beberapa langkah kerja yang dilaksanakan untuk meningkatan implementasi SAKIP. Diantaranya, komitmen pimpinan daerah dan pimpinan SKPD, penguatan peran Bappeda dalam perencanaan, Inspektorat dalam evaluasi SAKIP, dan Bagian Organisasi dalam pelaporan LAKIP,” ungkap Yayan.

Program SKPD, sambungnya, disederhanakan sesuai kebutuhan SKPD guna mengurangi tumpang tindih kegiatan antar SKPD. Tim juga membangun sistem aplikasi SAKIP mulai perencanaan, pengukuran kinerja secara online, hingga sistem monitoring kinerja pegawai.

“Kinerja SAKIP jelas dan terukur, serta program-programnya diefisienkan sesuai manfaat ke masyarakat. Salah satunya program penguatan administrasi keuangan desa. Pemkab telah merancang manajemen keuangan desa bernama e-Village Budgeting (e-VB) dan e-Monitoring System (e-MS), yakni sebuah sistem pengawasan elektronik,” urai Yayan.

Dua sistem tersebut, bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa  dan menghindarkan desa dari masalah hukum. Sistem ini, juga  mensinkronkan sumber pendapatan desa dari APBN, APBD kabupaten dan bagi hasil pajak, serta retribusi daerah.

“e-VB merupakan sistem keuangan desa seperti Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), tapi berlaku untuk desa dan terhubung langsung dengan BPM-PD dan Bappeda,” tutupnya.

SAKIP merupakan sebuah sistem terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan yang memiliki empat fokus pelaporan dan evaluasi, yaitu laporan anggaran, kinerja ‘output’ program pembangunan, kinerja ‘outcome’ program, dan kinerja sasaran. (rin/ted)

Komentar

?>