Senin, 24 Juli 2017

Sidak Dinas PUPR Mojokerto, Walikota: Beri Spirit PNS

Senin, 03 Juli 2017 14:00:19 WIB
Reporter : Misti P.
Sidak Dinas PUPR Mojokerto, Walikota: Beri Spirit PNS

Mojokerto (beritajatim.com)--Meski PNS di Pemkot Mojokerto sudah mulai menggunakan presensi elektronik lewat finger print sehingga semua data PNS yang masuk atau bolos bisa diketahui dari sistem lewat monitor, namun Walikota Mojokerto, Mas'ud Yunus memiliki inspeksi mendadak (Sidak) secara langsung.

Usai mengelar halal bihalal bersama para PNS Pemkot Mojokerto di Gor Majapahit Kota Mojokerto, orang nomor satu di Kota Mojokerto sidak ke sejumlah dinas. Di antaranya di Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (PUPR) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mojokerto.

Setelah memeriksa satu per satu pegawai di Dinas PUPR, Walikota memberikan arahan kepada para PNS di aulau Dinas PUPR. Menurutnya, tahun 2017 merupakan tahun pelayanan dan infrastruktur yang semua ada di PUPR sehingga diharapkan bisa menerapkan lima kebijakan.

"Yakni prosedural, tidak ada mark up, menjaga kualitas, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. Tahun 2016 lalu, anggaran di PUPR besar bisa terserap 92 persen dari biasanya yang hanya 70-80 persen. Ini agar ditingkatkan di tahun 2017 dan bisa dipertanggungjawabkan," ungkapnya di hadapan para PNS, Senin (3/7/2017).

Usai sidak dan memberikan arahan kepada PNS di Dinas PUPR, orang nomor satu di Kota Mojokerto ini menjelaskan, tujuannya sidak ke Dinas PUPR.

Menurutnya, walikota ingin memberikan spirit kepada para PNS di PUPR pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Kepala Dinas PUPR dengan tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto.

"Kebetulan saya kebagian ke Dinas PUPR dan Dishub, saya ingin memberikan spirit kepada teman-teman PUPR agar tidak ngrukroh. Teman-teman tetap semangat dan tidak menganggu kinerja. Tetap berjalan sesuai yang kita harapkan, tidak ada yang absen, masuk semua," katanya.

Menurutnya, jika ada PNS yang ketahuan masih membolos pascalibur Lebaran akan diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Yakni mulai dari sanksi teguran hingga penundaan kenaikan pangkat.

"Lihat tingkat kesalahan, ringan, sedang dan berat. BPD akan memberikan pertimbangan kepada kami. Memang kita sudah ada monitor dari presensi elektronik lewat finger print yang bisa dilihat tingkat kehadiran PNS, tapi kita ingin lihat secara fisik dan langsung," ujarnya.[air/tin]

Komentar

?>