Kamis, 29 Juni 2017

Cerita Galau Realisasi Hibah Bansos APBD Jember 2017

Senin, 19 Juni 2017 21:19:21 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Cerita Galau Realisasi Hibah Bansos APBD Jember 2017

Jember (beritajatim.com) - Realisasi dana hibah dan bantuan sosial APBD 2017 membuat Pemerintah Kabupaten Jember galau. Memasuki akhir semester pertama, anggaran hibah dan bansos tak juga cair dan justru kembali ke tahap evaluasi proposal pengusulan yang seharusnya dilakukan tahun lalu.

Kisah ini terungkap dari pertanyaan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jember Masduki kepada Bupati Faida soal jadwal realisasi hibah dan bansos tersebut, saat rapat konsultasi revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di gedung parlemen, Selasa (23/5/2017).

Jawaban Faida mengejutkan. "Mayoritas dari (permohonan hibah dan bansos) itu belum bisa memenuhi prosedur, bahwa hibah bansos hanya bisa diajukan melalui bupati. Sebagian besar dari surat tersebut tidak pernah sampai di tangan bupati," katanya.

Beberapa hari berikutnya, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Cipta Karya Jember Achmad Imam Fauzi menolak merealisasikan anggaran hibah pavingisasi jalan perdesaan. Alasannya kurang lebih sama dengan Faida: proposal permohonan hibah dari masyarakat tidak sampai ke meja bupati.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Jember Mirfano menyatakan, belum ada anggaran hibah dan bansos yang cair. "Kami sedang pilah-pilah. Kami segera melakukan verifikasi. Kami lihat mana proposalnya, mana yang (usulan) dari Dewan (DPRD Jember), kalau ada tanda terima, akan kami cek kembali," katanya.

Jumlah proposal yang diverifikasi tidak main-main: 1.103 proposal. Sebagian besar proposal itu tidak diketahui keberadaannya, namun terdata dalam penerima hibah dan bansos APBD 2017. Terakhir, terhitung 16 Juni 2017 pukul enam sore, dari 1.103 calon lembaga penerima hibah, Mirfano menyatakan, hanya 576 lembaga yang memberikan proposal. Organisasi perangkat daerah yang bertugas melakukan verifikasi, sudah mengevaluasi 330 proposal usulan. "Yang dinilai layak untuk diusulkan kepada bupati sebanyak 196 proposal usulan," katanya.

Tanda tanya nasib realisasi anggaran hibah dan bansos semakin telanjang, saat Kepala Bagian Hukum Pemkab Jember Ratno Sembodo Cahyadi tidak berani memastikan apakah proses verifikasi dan evaluasi yang saat ini dilaksanakan sejumlah OPD bisa dibenarkan secara hukum.

Ratno menyatakan, bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, semua proses yang menyangkut evaluasi proposal permohonan hibah dan bansos seharusnya sudah selesai sebelum penetapan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) APBD 2017. Semua prosedur sudah harus selesai sebelum APBD 2017 ditetapkan.

Sesuai permendagri itu, kepala daerah menunjuk satuan kerja terkait untuk melakukan evaluasi usulan. Kepala satuan kerja kemudian menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui Tim Anggaran. "Logikanya, evaluasi jauh harus sudah dilaksanakan, kemudian rekomendasi disampaikan ke Timgar untuk dibahas dalam KUA-PPAS," kata Ratno.

Namun, Ratno menyatakan, OPD tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan evaluasi karena jadwalnya berimpitan dengan pembahasan KUA-PPAS. "Dari sudut pandang kami, proses pengajuan proposal sebelum masuk ke dalam APBD 2017 pasti bervariasi. Ada yang diajukan dari awal, ada yang diajukan menjelang sidang-sidang KUA-PPAS, dan saya yakin pada teman-teman OPD, untuk proposal yang diajukan dari awal telah dilakukan evaluasi dan verifikasi," katanya.

Jika kemudian hari ini OPD masih melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap proposal-proposal permohonan hibah dan bansos, Ratno sebenarnya sudah menegaskan sejak awal soal ini. Verifikasi dan evaluasi hanya diperbolehkan untuk proposal yang diajukan sebelum penetapan KUA-PPAS.

"Kami harapkan teman-teman OPD melakukan penegasan kembali: hasil evaluasi sebelum KUA-PPAS untuk jadi indikator parameter (bahwa program hibah) bisa dilaksanakan di APBD awal 2017. Ini sudah kami sampaikan dalam rapat. Tapi mungkin pembahasannya jadi melebar dan melakukan verifikasi keseluruhan, bahkan (satuan kerja) yang belum pernah menerima proposalnya," kata Ratno.

Bagian Hukum sendiri hingga saat ini baru menerima usulan pencantuman nama penerima hibah dan bansos dalam surat keputusan bupati dari dua OPD, yakni Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Cipta Karya.

Kondisi ini membuat Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi bertanya-tanya: apakah selama ini proses verifikasi sudah dilakukan sejak awal sebelum pembahasan KUA-PPAS oleh OPD, dan bagaimana status hukum proses verifikasi dan evaluasi yang saat ini sedang berjalan.

Ratno sendiri tak berani memastikan apakah OPD sudah mengikuti aturan yang benar. Ia beralasan baru dilantik menjadi Kabag Hukum pada 11 April 2017. "Kalau (evaluasi dan verifikasi) menegaskan hasil evaluasi yang dilakukan sebelum KUA-PPAS, maka tidak ada masalah. Tapi kalau verifikasi dan evaluasi baru setelah penetapan APBD 2017, menurut kami, itu bertentangan dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016," katanya.

Jika memang evaluasi terhadap proposal itu sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2016, menurut Ratno, anggaran hibah dan bansos bisa direalisasikan. "Selebihnya (jika baru dievaluasi sesudah penetapan APBD 2017), bisa (dialokasikan) dalam perubahan anggaran (Perubahan APBD 2017)," katanya.

Melihat situasi yang tak pasti ini, Ayub mengusulkan agar seluruh dana hibah dan bansos tak direalisasikan dan kembali dianggarkan dalam Perubahan APBD 2017. "Saya tidak ingin bermasalah dengan hukum di kemudian hari. Solusinya Perubahan APBD. Eksekutif harus bertanggung jawab. Ini eksekutifnya galau. Tapi alhamdulillah, (dengan tidak terealisasinya dana hibah dan bansos), celengan APBD semakin banyak. Nanti kira-kira bisa mencapai Rp 1 triliun," sindirnya.

Beritajatim.com belum mendapatkan jawaban soal nominal belanja dan hibah dalam APBD 2017 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jember. Namun dalam Rencana APBD 2017, alokasi belanja hibah sejak awal memang mengalami penurunan dari Rp 104,208 miliar pada 2016 menjadi Rp 68,998 miliar. Belanja bantuan sosial mengalami penurunan dari Rp 50,09 miliar pada 2016 menjadi Rp 28,869 miliar. [wir/kun]

Komentar

?>