Jum'at, 23 Juni 2017

Mengapa Banyuwangi Raih Opini WTP Lima Kali Berturut-turut?

Selasa, 30 Mei 2017 23:19:26 WIB
Reporter : Rindi Suwito
Mengapa Banyuwangi Raih Opini WTP Lima Kali Berturut-turut?

Banyuwangi (beritajatim.com) - Permasalahan mengenai penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengetahuan (WTP) yang diterima oleh Kementerian Desa berbuah kasus. Beberapa kalangan terseret di dalamnya, karena diduga terlibat adanya indikasi suap.

Tak ubahnya di Banyuwangi, karena daerah ini juga menjadi kabupaten yang meraih Opini WTP sebanyak 5 kali berturut-turut. Namun, apakah lantas perolehan itu juga merupakan hasil tanpa transparansi? atau justru hasil dari indikasi serupa?

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menanggapi anggapan itu. Dirinya menjawab, selama ini para auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertugas di pemerintahannya, bertindak baik. Dalam artian menindak sesuai dengan temuan yang didapatnya di lapangan.

"Saya tidak bisa komentar, karena setiap itu pasti ada plus dan minusnya. Nah kebetulan di Banyuwangi BPK nya muda-muda ini, kadang di kasih makan saja tidak mau, mereka menginap sendiri, hotel juga bayar sendiri, bahkan mereka tidak mau ditemui," ungkap Bupati Anas, Selasa (30/5/2017).

Pengalaman 5 tahun pemerintahannya, kata Anas, semua petugas BPK yang menjalankan tugasnya di Banyuwangi adalah anak muda. Dari semua petugas yang datang ke Bumi Blambangan adalah pemuda yang memiliki dedikasi tinggi.

"Semua masih fresh, mereka tak pernah meminta pelayanan dari Pemda. Jadi saya berterima kasih banget karena petugas BPK yang seperti ini. Sehingga mendidik bagi staf-staf kami untuk sungguh-sungguh," terangnya.

Contohnya, lanjut Anas, saat BPK melakukan pengecekan barang di wilayahnya, namun tidak ada bukti hal itu bisa menjadi temuannya. Bahkan, BPK juga pernah terjadi temuan SPPD fiktif di Pemkab Banyuwangi sekitar Rp 40 juta.

"Jadi dua tahun lalu ada temuan SPPD fiktif, ada juga temuan Rp 18 juta juga harus dibalikin," katanya.

Sejauh ini temuan yang memiliki nilai paling banyak yakni pengembalian Bandara Blimbingsari senilai Rp 4 Milyar. "Karena kelebihan bayar dianggap volumenya kurang sehingga harus dibayar. Waktu itu ada jangka waktu 2 bulan, jadi waktu itu saya tongkrongin sampai menjelang hari H, deadline waktu itu kurang Rp 750 juta. Kita minta iuran unntuk membayar itu. Karena kalau tidak, hal tersebut jadi temuan," ungkapnya. [rin/suf]

Komentar

?>