Sabtu, 27 Mei 2017

Perda Minuman Beralkohol Jember Ditargetkan Selesai September

Jum'at, 19 Mei 2017 18:50:11 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Perda Minuman Beralkohol Jember Ditargetkan Selesai September
Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Jember Siswono

Jember (beritajatim.com) - DPRD Jember menargetkan peraturan daerah minuman beralkohol disahkan bersama dengan Bupati Faida pada September 2017.

"Perda ini sudah masuk program legislasi daerah (prolegda) inisiatif DPRD Jember. Kami mengundang akademisi dari Universitas Jember dan Universitas Islam Jember untuk menyusun naskah akademik dan agar segera menyerahkannya ke parlemen," kata Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Jember Siswono, Jumat (19/5/2017).

Siswono menegaskan, perda ini harus diselesaikan tahun ini juga. "Kami mengevaluasi, banyak kejadian buruk dan kriminalitas terjadi karena alkohol. Salah satunya kasus penembakan terhadap mahasiswa di Jalan Sultan Agung tempo hari," katanya.

Selain itu, lanjut Siswono, di Jember banyak ditemui penyedia minuman beralkohol ilegal. "Ini perlu penertiban dan membutuhkan dasar hukum perda," katanya.

Rencana ini pembuatan perda ini tak bertepuk sebelah tangan. Pemerintah Kabupaten Jember juga mengajukan rancangan peraturan daerah soal minuman beralkohol kepada DPRD Jember. Rencananya pembahasan raperda ini akan dikoordinasikan kembali. "Kami masih menunggu perkembangan selanjutnya, kami akan koordinasikan," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jember Anas Ma'ruf.

Selama ini, Disperindag Jember belum pernah mengeluarkan izin penjualan minuman keras. Jika ada tempat yang menjual minuman beralkohol secara resmi, biasanya menggunakan izin distributor dari pusat. "Kalau SIUP MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) belum ada, karena aturan di daerah baik perda maupun peraturan bupati belum ada," kata Anas.

Saat ini, menurut Anas, hanya Hotel Aston yang memiliki izin menjual minuman beralkohol golongan A. "Kalau tempat lain belum ada. Sebenarnya untuk tempat penjualan harus ada izin tersendiri," katanya.

Pengawasan peredaran kini menjadi kewenangan pemerintah provinsi. "Tapi aparat kepolisian dari sisi ketertiban umum bisa mengendalikan itu. Kalau nanti ada upaya membuat perda, kami akan dukung," kata Anas. [wir/ted]

Tag : miras gresik

Komentar

?>