Sabtu, 27 Mei 2017

Ketua Komisi Informasi Jatim Minta Birokrasi Jember Terbuka kepada Publik

Selasa, 16 Mei 2017 17:26:19 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan

Jember (beritajatim.com) - Ketua Komisi Informasi Publik Jawa Timur Ketty Tri Setyorini meminta kepada jajaran birokrasi di Pemerintah Kabupaten Jember agar terbuka kepada publik.

"Prinsip keterbukaan adalah menyangkut hak-hak publik. Apalagi dalam suatu kasus, kalau itu sudah ada keinginan publik untuk membuka (informasi) karena ingin membuktikan sebuah proses dilalui dengan benar, maka itu harus dibuka," kata Setyorini.

Setyorini mengingatkan, dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal 11 ayat 1 huruf b dijelaskan, bahwa ringkasan informasi tentang program atau kegiatan yang sedang dijalankan harus disampaikan kepada publik. Informasi ini memuat nama program, penanggung jawab pelaksana program, target capaian program, anggaran.

"Ini memang harus diketahui publik. Informasi yang bukan termasuk yang dikecualikan, apabila ditutup-tutupi atau dibuka setengah hati, maka tidak salah kalau ada anggapan bahwa ada sesuatu. Prinsipnya dengan terbuka, ada jaminan bahwa kegiatan pelaksanaan itu prosedural," kata Setyorini.

Setyorini menyoroti adanya upaya menghalangi jurnalis untuk mengabadikan pengumuman rekanan penerima proyek penunjukan langsung di kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air dari dekat, Jumat (5/5/2017) lali. Insiden ini membuat Persatuan Wartawan Indonesia mengeluarkan pernyataan sikap keras dan direspons dengan inspeksi mendadak oleh pimpinan DPRD Jember. Akhirnya, wartawan bisa mengabadikan gambar pengumuman itu dari dekat dalam jarak yang memungkinkan terbaca saat ditayangkan di media massa.

"Kalau tidak bisa difoto (dari dekat), aturan mana yang dipakai? Boleh membuat aturan, selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Apalagi di Jember ada peraturan daerah tentang keterbukaan informasi publik, ya dijalankan," kata Setyorini.

Setyorini mengatakan, pemberian informasi oleh organisasi perangkat daerah bisa melalui situs, papan pengumuman, atau iklan di media massa. Apabila publik ingin mengetahui suatu informasi, bisa melayangkan surat resmi kepada institusi bersangkutan. Dalam sepuluh hari, informasi itu harus diberikan karena bukan informasi yang dikecualikan. Jika tak ada jawaban, publik bisa menyurati sekretaris daerah dan bila tak dijawab dalam rentang waktu 30 hari, maka publik bisa menggugat ke Komisi Informasi. "Nanti kami yang memutus," katanya. [wir/kun]

Komentar

?>