Sabtu, 27 Mei 2017

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Jember Krisis Kepala Bidang

Senin, 15 Mei 2017 15:18:03 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Jember Krisis Kepala Bidang

Jember (beritajatim.com) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispemasdes) Kabupaten Jember mengalami krisis struktur. Ada tiga kepala bidang yang belum terisi dan satu orang kepala bidang akan mengundurkan diri.

Tiga jabatan yang kosong adalah kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan, kepala Bidang Pemberdayaan, kepala Bidang Ekonomi. Dua bidang pertama dimutasi ke Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Sosial. Sementara kepala Bidang Ekonomi kosong karena pensiun dini.

Sementara itu Kepala Bidang Pemerintahan Desa Mama Sudarma berencana mengundurkan diri dari jabatannya. Ia sudah berpamitan kepada Komisi A DPRD Jember, 10 Mei 2017 lalu. Mama menolak diwawancarai wartawan soal pengunduran dirinya. Namun kepada Komisi A, ia mengatakan masih empat tahun lagi pensiun dari PNS. "Saya mengundurkan diri dari jabatannya saja," katanya.

Ketua Komisi A DPRD Jember Mashuri Harianto mengatakan, tidak otomatis mundurnya posisi kepala bidang ini membuat kepala seksi mengerjakan tugas-tugas kepala bidang. "Logika saya, itu bukan tanggung jawab kepala seksi. Tapi kalau kepala dinas yang meng-handle keteteran. Saran kami kepada Badan Kepegawaian Daerah agar ada pengangkatan kepala bidang," katanya, Senin (15/5/2017).

Menurut Mashuri, kekosongan ini berdampak terhadap pemerintahan desa, termasuk soal kesejahteraan perangkat desa. "Semestinya BKD punya langkah cepat, menyampaikan kepada bupati dengan berkoordinasi dengan kepala dinas bersangkutan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat harus proaktif. Walau ini persoalan internal dinas, tapi pemerintahan desa dan kegiatannya seperti realisasi dana desa dan alokasi dana desa terdampak. Ini harus diperhatikan," katanya.

Mashuri menyayangkan kekosongan jabatan ini. "Kami dorong agar segera ada respons. Kami berencana mengundang BKD untuk mengagendakan pembahasan soal itu. Kami ingin tahu data dari BKD, mana saja posisi birokrasi yang kosong, termasuk mutasi sekretaris desa yang berstatus PNS," katanya. [wir/but]

Komentar

?>