Sabtu, 27 Mei 2017

Soal Satpol PP Jember, Komisi A: Ini Negara Aneh

Kamis, 11 Mei 2017 22:39:36 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Soal Satpol PP Jember, Komisi A: Ini Negara Aneh

Jember (beritajatim.com) - Ternyata setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Jember berhak mengangkat petugas polisi pamong praja sendiri. Namun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jember kesulitan mengontrol mereka.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jember Farouq mengatakan, pengangkatan berjalan sejak lama. Mereka digaji secara mandiri oleh OPD sebagai tenaga kontrak tahunan.

Farouq tak bisa memastikan sejak kapan tradisi itu dimulai. Mereka berada di luar koordinasi Satpol PP Jember. "Kalau petugas di kecamatan terkoordinasi dengan kami. Namun hal ini kami kesulitan mengoordinasikan apalagi menegur. Ceritanya agak lain. Repotnya mereka pakai seragam Pol PP," katanya.

Satpol PP Jember tidak bisa memberhentikan mereka. "Mereka di bawah OPD yang mengangkat mereka. Mungkin perlu dilacak dasar-dasarnya," kata Farouq.

Anggota Komisi A DPRD Jember David Handoko Seto mengkritik praktik seperti ini. "Kalau memang ada OPD yang berani mengangkat Banpol PP (Bantuan Polisi Pamong Praja), harus terkoordinasi dengan Satpol PP kabupaten. Kalau tidak begitu akan bikin kesulitan," katanya.

Wakil Ketua Komisi A Agus Widianto menilai pengangkatan seperti itu seharusnya tidak boleh dilakukan. David yakin, tidak ada aturan yang melandasi pengangkatan petugas Pol PP mandiri oleh OPD. Ia menyarankan agar ada teguran resmi kepada OPD yang melakukannya. "Surat tembusan kepada bupati," kata David.

Farouq mengaku mulai melakukan pendataan terhadap seluruh petugas berseragam Pol PP. Dia juga meminta kepada OPD untuk membedakan seragam petugas keamanan yang diangkat mandiri dengan Pol PP. "Kalau memang Pol PP akan kami tertibkan dan beri arahan," katanya.

Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur Satpol PP Jember Joko Soponyono mengatakan, ada OPD yang berkoordinasi soal pengangkatan Pol PP mandiri. "Salah satunya Rumah Sakit Kalisat, sehingga legalitasnya jelas. Seharusnya seperti itu. Sebagian tugas Pol PP adalah mengamankan aset," katanya.

Ketua Komisi A DPRD Jember Mashuri Harianto heran dengan kondisi itu. "Negara aneh kita ini. Saya bisa meminjamkan bagus saya ke teman-teman menjadi anggota Dewan di sini kalau begitu. Wong baju ini cocok untuk mereka juga. Tapi yang ada pin (anggota DPRD Jember) ini yang dilantik. Sepertinya baju Satpol PP kita perlu tanda khusus," katanya.

"Secara administrasi kalau memang OPD bisa membiayai Satpol PP dari APBD, kan aneh. Kenapa anggarannya tidak dimasukkan ke Satpol PP saja? Nanti yang menggaji Satpol, namun mereka ditugaskan di OPD bersangkutan. Aneh, jika ada orang pakai seragam, tapi bukan bagian dari kesatuannya," kata Mashuri.

Mashuri meminta Satpol PP Jember menertibkan personel. "Kalau memang ada di tempat lain, diantisipasi segera," katanya. [wir/but]

Komentar

?>