Jum'at, 28 Juli 2017

Pemkab Jember Nunggak Biaya Pasien Miskin Selama 5 Bulan

Rabu, 10 Mei 2017 19:05:08 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Pemkab Jember Nunggak Biaya Pasien Miskin Selama 5 Bulan

Jember (beritajatim.com) - Pemerintah Kabupaten Jember menunggak biaya pasien miskin selama lima bulan kepada tiga rumah sakit daerah. Komisi D DPRD Jember memandang perlu ada sinkronisasi antara Dinas Kesehatan dengan rumah sakit daerah.

APBD 2017 sebenarnya sudah mengalokasikan Rp 16,645 miliar untuk warga miskin Jember yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan iuran daerah (PBID) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Dana tersebut langsung melekat pada tiga rumah sakit. Para pasien yang tak terdaftar sebagai peserta BPJS menggunakan surat pernyataan miskin (SPM) yang diperoleh dari pemerintah desa.

"RSD dr Soebandi kami beri Rp 8 miliar, RS Kalisat kami beri Rp 3 miliar, RSD Balung Rp 3 miliar, dan Rp 2,645 miliar kami lekatkan di Dinkes untuk biaya ambulance ketika ada pasien miskin yang dibawa ke rumah sakit provinsi," kata Sekretaris Komisi D Nur Hasan, Rabu (10/5/2017).

Namun dengan berubahnya status rumah sakit menjadi unit pelaksana teknis, alokasi dana itu kini melekat di Dinas Kesehatan Jember bukan pada rumah sakit. Ini membuat pencairan dana untuk tagihan Januari butuh proses.

"Hampir lima bulan. Di RS Daerah dr. Soebandi saja sudah Rp 3 miliar lebih yang ditagihkan dan belum ada pencairana sama sekali dari Dinkes," kata Nur Hasan.

Ini tentu saja bikin Komisi D kecewa. "Dalam persepsi kami, saat dana SPM dilekatkan di rumah sakit, kan tinggal mengambil saja (kalau dibutuhkan). Ternyata ada perubahan Peraturan Daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru," kata Nur Hasan.

Sejak awal tahun, menurut Nur Hasan, rumah sakit daerah mengalami banyak kendala. Awalnya, tagihan BPJS yang macet dan cair setelah dibahas Komisi D. "Jadi DPRD ini mau dijadikan tukang tagih. Debt collector, membantu rumah sakit. Sekarang masalah SPM," katanya.

Nur Hasan berharap Kepala Dinas Kesehatan Siti Nurul Qomariah bisa hadir jika diundang Komisi D. Persoalan sektor kesehatan harus ditangani segera. Namun hari ini, Nurul hanya mengirimkan sekretaris Dinkes dan sejumlah kepala bidang untuk mewakilinya dalam rapat dengar pendapat (RDP). Alhasil, Komisi D menunda rapat tersebut. [wir/ted]      

Komentar

?>