Sabtu, 27 Mei 2017

Perangkat Desa di Jember Belum Terima Gaji 5 Bulan

Rabu, 10 Mei 2017 16:26:43 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Perangkat Desa di Jember Belum Terima Gaji 5 Bulan

Jember (beritajatim.com) - Perangkat 226 desa di Kabupaten Jember belum menerima gaji selama lima bulan. Hal ini dikarenakan alokasi dana desa (ADD) belum cair.

Terhambatnya realisasi ADD ini tak lepas dari regulasi mutasi sekretaris desa yang berstatus pegawai negeri sipil."Kalau ADD dan DD (Dana Desa) menunggu peraturan desa dan APBDes, karena kami terkendala di regulasi. ADD dibayarkan pada posisi SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) baru. Kami terkendala pada sekretaris desa yang PNS, surat mutasinya belum ada. Sepanjang mutasi belum ada, dia masih sebagai sekdes. Kalau nanti mereka (pemerintahan desa) mengukuhkan SOTK baru, sekdes bisa dua, satu dari PNS dan satu dari non PNS," kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jember Mama Sudarma, Rabu (10/5/2017).

Dispemasdes sudah mengajukan 107 sekdes untuk mutasi. "Tapi yang lebih tahu Badan Kepegawaian Daerah (BKD)," kata Mama. Ia tak bisa memperkirakan kapan mutasi dilaksanakan, karena merupakan kewenangan BKD.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Chalid Soehartono menyatakan sudah melakukan langkah untuk mempercepat pengajuan permohonan ADD oleh pemerintah desa. Salah satunya melalui sosialisasi pedoman bantuan keuangan desa pada April lalu. "Pesertanya kades, sekretaris desa, bendahara desa, ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan masyarakat)," katanya, Rabu (10/5/2017).

Selain itu, pada 8-9 Mei 2017, ada rapat kerja pelaksanaan ADD dan sosialisasi sistem informasi manajemen daerah. "ADD sudah bisa direalisasikan usai sosialisasi kemarin. Hanya, menurut informasi, teman-teman di tingkat desa perlu waktu untuk melengkapi berkas persyaratan terkait dokumen APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa), RAB (Rencana Anggaran Biaya), dan penyesuaian SOTK (Susunan Organisasi Tata Kerja) baru tentang penetapan PTPKD (Pelaksana Teknis Pelaksana Keuangan Desa)," kata Chalid.

Namun, lanjut Chalid, untuk belanja pegawai kemungkinan bisa direalisasikan melalui peraturan bupati mengenai belanja mengikat dan operasional perkantoran. "Ada beberapa desa yang sudah mengajukan permohonan via Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa ke BPKA (Badan Pengelola Keuangan Daerah)," katanya.

Mama mengatakan, dari 226 desa, hanya ada 24 desa yang mengajukan permohonan pencairan ADD untuk belanja wajib yang mengikat, seperti gaji. Jika sudah ada persetujuan dari BPKAD, maka perangkat di 24 desa itu bisa menerima gaji sejak Januari 2017. [wir/but]

Komentar

?>