Jum'at, 28 Juli 2017

Perangkat Desa Belum Gajian 5 Bulan, DPRD Jember: Jangan Zalim!

Rabu, 10 Mei 2017 16:41:36 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Perangkat Desa Belum Gajian 5 Bulan, DPRD Jember: Jangan Zalim!

Jember (beritajatim.com) - Komisi A DPRD Jember prihatin mengetahui bahwa perangkat di 226 desa belum menerima gaji selama lima bulan. Mereka menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Jember melakukan pendampingan intensif kepada pemerintah desa agar alokasi dana desa (ADD) segera cair.

Informasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jember dari 226 desa, hanya ada 24 desa yang mengajukan permohonan pencairan ADD untuk belanja wajib yang mengikat, seperti gaji. Jika sudah ada persetujuan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jember, maka perangkat di 24 desa itu bisa menerima gaji sejak Januari 2017.

"Dari 226 desa, hanya 24 desa yang mengajukan. Dua ratus desa lainnya bukan tidak ngapa-ngapain. Pasti mereka terkendala, di antaranya personalia yang belum mumpuni menyelesaikan masalah desa. Kadang terkendala personal sekretaris desa yang harus didefinitifkan. Jadi faktor di luar objek masalah pencairan ADD ikut mempengaruhi," kata Ketua Komisi A Mashuri Hariyanto, Rabu (10/5/2017).

Pencairan ADD dan Dana Desa (DD) yang terlambat juga bisa membuat pelaksanaan program pembangunan terhambat dan terkendala waktu. "Jadi kami berharap jangan sampai pencairan itu lamban," kata Mashuri.

Sucipto, anggota Komisi A dari Fraksi Partai Golkar, mempertanyakan jangka waktu pengajuan permohonan pencairan ADD hingga terealisasi. "Persoalan di desa ini sangat banyak, terkait ADD dan DD. Apalagi menghadapi hari raya. Para perangkat desa menunggu. Sudah lima bulan tidak digaji, mau ke mana?" katanya.

Mashuri akan mengagendakan rapat koordinasi lagi dengan perwakilan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa secepatnya. "Ini menyangkut keluarga, tanggung jawab kepala keluarga untuk menafkahi anggota keluarga. Ramadan sudah dekat. Jangan sampai negara menjadi penyebab kezaliman terhadap pelaksana pemerintahan di tingkat paling bawah. Mereka berhadapan langsung dengan rakyat, tak memiliki kinerja yang sesuai karena haknya tidak terpenuhi," katanya.

Rapat koordinasi tersebut untuk mengurai permasalahan. "Kecepatan jadi prosedur tetap. Kedua, prosedural. Kalau perangkat desa yang bikin masalah keterlambatan, kita kupas kepala desanya. Kalau ternyata permasalahan di tingkat Pemkab, kita harus terbuka.Respons pimpinan daerah harus cepat: apakah harus bikin tim khusus atau tidak," kata Mashuri.

Mashuri khawatir masyarakat akan mempersoalkan DPRD Jember kalau masalah ini tak segera selesai. "Ini masalah pembangunan," katanya.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Chalid Soehartono setuju dengan usulan itu. "Ada beberapa kasus yang harus kami identifikasi, sehingga jelas dalam melangkah," katanya.

Chalid akan mendorong pemerintah desa agar secepatnya menyerap ADD. Sementara untuk pemerintah desa yang belum bisa memenuhi kelengkapan persyaratan pengajuan ADD, Dispemasdes akan memberikan perhatian khusus. Perhatian juga diberikan kepada pemerintah desa yang melakukan penyesuaian SOTK (Susunan Organisasi Tata Kerja) baru. [wir/but]

Komentar

?>