Sabtu, 21 Oktober 2017

Tim Pilkades Kabupaten Ancam Pecat BPD dan P2KD Desa Omben

Selasa, 09 Mei 2017 18:33:24 WIB
Reporter : Zamachsari
Tim Pilkades Kabupaten Ancam Pecat BPD dan P2KD Desa Omben
Sejumlah wartawan hendak mengambil gambar rapat tertutup tim Kabupaten dengan BPD Desa Omben

Sampang (beritajatim.com) - Seminggu sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (pilkades) serentak tepatnya 16 Mei 2017 mendatang, tahapan Pilkades di Desa Omben, Kecamatan Omben menjadi polemik bahkan terancam tidak ikut memeriahkan pesta demokrasi tingkat desa tersebut. Terbukti di aula kantor Pemerintah Kabupaten Sampang, tim pilkades Kabupaten melakukan ultimatum kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Omben untuk melanjutkan tahapan pilkades di Desa Omben.

"Kami hadirkan BPD, karena BPD mempunyai porsi untuk mengontrol P2KD," ucap Kasi aparatur Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sampang, AK Zaifullah usai menggelar rapat, Selasa (9/5/2017).

Lanjut Zaifullah, pihak Pemkab dengan tegas akan melakukan pemecatan kepada BPD maupun P2KD manakala tidak mau bekerja sebagai porsinya bahkan dinilai menghambat tahapan pilkades.

"Hasil rapat menyatakan bahwa pihak BPD meminta waktu sehari untuk melakukan konsolidasi kepada anggotanya dan kepada P2KD untuk melanjutkan tahapan pilkades. Nantinya BPD maupun P2KD yang tidak mau bekerja akan dipecat. Kemudian BPD yang mau bekerja membentuk P2KD yang baru (PAW)," tegasnya.

Terjadinya penundaan tahapan pilkades di desa itu karena adanya sebagian aspirasi masyarakat untuk menggantikan salah satu bacakades atas nama Ahmad Rifa'i Azis yang meninggal dunia. Namun hal itu tidak ada dalam aturan yang membolehkan.

"Tetap akan digelar, karena tahapan pilkades saat ini hanya tinggal selangkah lagi yakni penetapan daftar pemilih sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT)," tandasnya.

Untuk diketahui, bakacalon yang ditetapkan sebelumnya yaitu berjumlah tiga orang diantaranya Ahmad Rifa'i Azis, Bahruddin dan Moh Romli. Karena Ahmad Rifa'i azis meninggal dunia, atas kesepakatan Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa (P2KD) setempat kemudian dilakukan penundaan. [sar/but]

Komentar

?>