Sabtu, 22 Juli 2017

Surabaya Tularkan Ilmu Pengelolaan Keuangan Daerah

Selasa, 09 Mei 2017 13:40:22 WIB
Reporter : Arif Fajar Ardianto
Surabaya Tularkan Ilmu Pengelolaan Keuangan Daerah

Surabaya (beritajatim.com) - Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) menyelenggarakan kegiatan bertajuk Bimbingan Teknis Eksekutif Pengelolaan Daerah level eksekutif dan knowledge sharing keberhasilan kota surabaya.

Acara yang berlangsung selama dua hari (9-10 Mei 2017) dihadiri oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharini dan Resky Wijaya selaku Kasubid Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DPJK) pada Selasa, (9/5/2017) di Ballroom C Level 2, Hotel JW Marriot, Surabaya.

Kasubid Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Resky Wijaya mengatakan, tujuan kegiatan ini memberikan bimbingan teknis, pendampingan di bidang pengelolaan keuangan Daerah dan sharing knowledge keberhasilan keuangan di Kota Surabaya kepada 100 pejabat bidang keuangan dari 50 kota/kabupaten se-Indonesia untuk belajar tentang pengelolaan keuangan di Surabaya.

“Kami berharap agar kepala daerah yang memiliki keberhasilan mau berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait pengelolaan keuangan daerah di surabaya,” tutur Resky.

Dalam kesempatan itu, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini menjelaskan pengelolaan keuangan Surabaya telah mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran Daerah (e-planning dan e-budgetting), informasi urusan bisnis dan pelayanan bagi warganya, (e-goverment), pendapatan daerah, belanja daerah, hingga evaluasi keuangan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi.

”Semua itu dapat berjalan dengan lancar karena database kami baik,” tutur Risma.

Dengan menerapkan sistem pengelolaan berbasis teknologi (e-budgeting, e-goverment dan e-planning), Risma berharap, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran bisa ditingkatkan. Selain itu, program atau kegiatan 'siluman' bisa dicegah melalui transparansi sistem penganggaran.

Selain itu, penggunaan e-budgeting dan e-goverment dapat mempermudah pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan meningkatkan transparansi.

"ASN tidak disibukkan dengan pekerjaan dokumentatif, namun fokus pada pelaksanaan tugas pokok, yaitu melayani dan mensejahterakan masyarakat," tegasnya.(rif/ted)

Komentar

?>