Senin, 25 September 2017

Tuntaskan Jaringan

Pemkab Mojokerto Kembangkan Absensi Online

Jum'at, 28 April 2017 20:57:44 WIB
Reporter : Misti P.
Pemkab Mojokerto Kembangkan Absensi Online

Mojokerto (beritajatim.com) - Tahun 2017 ini, Pemkab Mojokerto fokus mengembangkan jaringan hingga ke unit pelaksana teknis (UPT) dan SMP di 18 kecamatan. Hal tersebut untuk melengkapi abensi online PNS dengan sistem presensi sehingga yang secara otomatis bisa menganalisa bentuk sanksi yang harus diterima para pegawai.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Mojokerto, Susantoso mengatakan, pihaknya sudah menerapkan sistem absensi online sejak tahun 2016 lalu. "Target kami tiga bulan ke depan semua SKPD, SMP dan UPT bisa terintegrasi ke server kami," ungkapnya, Jum'at (28/4/2017).

Masih kata Susantoso, absensi online tersebut akan dilengkapi sistem presensi PNS. Sistem ini mempunyai kemampuan khusus, yakni secara otomatis akan menganalisa bentuk sanksi bagi para pegawai yang tak disiplin dalan bertugas. Input data sebanyak 8.900 PNS di lingkup Pemkab Mojokerto telah dituntaskan.

"Dengan sistem ini, komputer server di bagian pengelolaan kepegawaian di setiap SKPD dan server di BKPP akan menampilkan data PNS yang harus dijatuhi sanksi disiplin sekaligus bentuk sanksinya. Dengan begitu, pimpinan di setiap SKPD bisa lebih cepat menindak pegawainya yang indisipliner," katanya.

Karena, jelas Susantoso, sistem tersebut akan mengakumulasikan waktu keterlambatan masuk kerja dan bolos kerja. Sehingga secara otomatis sistem akan menampilkan bentuk sanksi sesuai ketentuan PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Berdasarkan PP No 53 tersebut, jelas Susantoso, bentuk sanksi disilpin bagi para PNS bervariasi.

"Sanksi disiplin tergantung akumulasi waktu bolos kerja selama setahun. Satu hari kerja terhitung selama 7,5 jam, yakni pukul 07.00-15.30 WIB dengan waktu istirahat selama satu jam. Sanksinya sendiri mulai teguran lisan sampai sanksi terberat yakni pemecatan," jelasnya.

Susantoso menjelaskan, penerapan sistem ini untuk memastikan absensi yang selama ini dilaporkan secara manual ke BKPP tak bisa dimanipulasi. Karena menurutnya, pelaporan manual harus merekap per SKPD sehingga dengan sistem tersebut maka absensi pegawai akan lebih cepat dan akurat. [tin/but]

Komentar

?>