Selasa, 23 Mei 2017

Membaca Ulang Sidang Konstituante (6)

Pidato Njoto PKI, Dukungan ke Soekarno dan Penolakan ke Hatta

Kamis, 27 April 2017 13:11:17 WIB
Reporter : Ribut Wijoto
Pidato Njoto PKI, Dukungan ke Soekarno dan Penolakan ke Hatta
Dekrit Presiden yang menandai pembubaran Konstituante. (Foto: 30 Tahun Indonesia Merdeka)

Surabaya (beritajatim.com) – Sekitar dua tahun bersidang, pada kurun waktu 1957-1959, Konstituante tidak mampu menghasilkan Undang-undang Dasar sebagai pengganti UUDS 1950. Problemnya adalah pertentangan yang terlalu keras antara kelompok Pancasila dengan kelompok Islam.

Menyikapi pertentangan berlarat-larat, Presiden Soekarno mengusulkan agar Konstituante tidak perlu membuat undang-undang dasar baru. Konstituante diminta kembali pada Undang-undang Dasar 1945.

Soekarno beralasan, kondisi pemerintahan sedang tidak stabil. Terjadi pemberontakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/ TII) dan pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Sedangkan di tingkat bawah, masyarakat mulai kecewa dengan kinerja Konstituante.

Menyikapi usulan Soekarno, Fraksi Partai Komunis Indonesia merupakan salah satu partai yang setuju. Tidak hanya setuju, PKI meminta fraksi-fraksi lain untuk secara aklamasi memutuskan kembali pada UUD 1945 tanpa perubahan apapun.

Dukungan Fraksi PKI terhadap usulan Soekarno tersebut diungkapkan oleh Njoto dalam sidang Konstituante hari Rabu, 29 April 1959. “Lebih kurang dua tahun lamanya kita bermusyawarah dan selama masa itu tidak sedikit yang sudah kita putuskan; mengenai Bentuk Pemerintahan, Bendera, Wilayah, Bahasa, Lagu, Hak-hak Asasi, Asas-asas Dasar, dan lain-lain. Tetapi sejak semula majelis kita ini menghadapi handicap pokok, yaitu tidak adanya sesuatu rancangan Undang-undang Dasar," kata Njoto.

Diakui oleh Njoto, kegagalan membentu undang-undang dasar karena adanya dua kubu berseberangan di Konstituante. “Seperti diketahui, sebagian dari majelis ini memperjuangkan Pancasila, sebagian yang lain memperjuangkan Islam. Dan pernah pula ada yang memperjuangkan dasar Sosial Ekonomi. Dengan demikian hingga kini Konstituante belum bisa menyelesaikan tugasnya dan tidak terlihat bayangan akan bisanya tugas itu diselesaikan pada ancer-ancer waktu yang dibuat oleh Konstituante sendiri," katanya.

Njoto melihat pertentangan ideologis antara dua kubu sudah tidak bisa diselesaikan lagi. Untuk itu, menurutnya, dibutuhkan jalan keluar yang lain. Jalan keluar itulah yang dia temukan dalam usulan Soekarno. "Pemerintah dan Presiden telah membukan 'jalan keluar' itu dengan usulnya mengenai 'Pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-undang Dasar 1945'. Mari kita timbang semasak-masak usul Pemerintah ini, rancangan Pemerintah ini, dan mari kita ambil putusan yang setepat-tepatnya agar, jika ada pihak yang harus merugi, musuh-musuh Republik sajalah hendaknya yang dirugikan," katanya.

Menurut Njoto, pilihan kembali ke UUD 1945 bakal mengikis pertentangan antara kubu-kubu.  "Partai Komunis Indonesia (PKI) berpendapat bahwa dengan 'kembali ke Undang-undang Dasar 1945' pertentangan-pertentangan yang tidak perlu bisa dihindarkan dan bahwa bisa dicapai persatuan di antara semua kekuatan yang bisa dipersatukan, yaitu kekuatan-kekuatan anti kolonial dan anti feodal," katanya.

Njoto melontarkan klaim bahwa pilihan PKI untuk kembali ke UUD 1945 merupakan pilihan yang berasal dari desakan rakyat Indonesia. "Massa rakyat mempunyai keinginan-keinginan sendiri, keinginan-keinginan yang mulia, yang menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan sendiri. Mereka menerima Undang-undang Dasar 1945 tanpa reserve, karena mereka bukan hanya menentang diktatur dan liberalisme dalam politik, tetapi juga menentang diktatur dan liberalisme dalam ekonomi dan dalam kebudayaan," katanya.

Njoto lantas mengungkapkan kecurigaan dirinya terhadap kelompok lain yang turut mendukung UUD 1945 tetapi berbeda haluan dengan PKI. Menurutnya, dukungan itu bermuatan maksud-maksud tersembunyi, yaitu keinginan mengembalikan posisi Mohammad Hatta sebagai wakil presiden. "Sampai di sini soalnya menjadi lebih menarik lagi karena mereka itu hanya mau memberikan satu tafsiran untuk 'kembali ke Undang-undang Dasar 1945', yaitu Hatta 'kembali' berkuasa," katanya.

Njoto menuding Hatta berada di balik pemberontakan melawan pemerintahan yang sah. “Karena bukti-bukti berbicara sendiri bagaimana justru Hatta itulah orang nomor wahidnya yang berdiri di belakang pemberontakan kontra-revolusioner," katanya.

Maka, walau setuju kembali kepada UUD 1945, PKI menolak kembalinya Pemerintahan dwitunggal Soekarno-Hatta. Bahkan, Njoto menuduh Hatta sebagai sumber perpecahan dwitunggal Soekarno-Hatta. "Lagipula, bagaimana mau 'memulihkan dwitunggal Soekarno-Hatta' kalau yang meretakkan dan memecah 'dwitunggal' itu justru Hatta sendiri?," katanya.

Tidak berhenti di situ saja, Njoto mengkritik kinerja Mohammad Hatta selama menjadi Perdana Menteri. "Ataukah barangkali Hatta mau dijadikan menteri pertama agar pemerintahan stabil? Paling sedikit sudah dua kali kita mengenal kabinet Hatta, tetap umumnya kira-kira sepuluh-sepuluh bulan saja, tidak sampai separuh kabinet Djuanda. Mana stabilitet?," katanya.

Setelah memaparkan berbagai pertimbangan lain, Njoto mengakhiri pidatonya dengan seruan terhadap seluruh anggota Konstituante. "Saudara Ketua, perkenankanlah saya mengunci pandangan umum saya ini dengan seruan: Mari kita terima Undang-undang Dasar 1945 keseluruhannya, tanpa perubahan apapun, dengan aklamasi, agar dengan demikian benar-benar kita bertindak sebagai 'penyambung lidah yang setia dari rakyat'," katanya.

 Itulah salah satu penggalan pemikiran dari adu argumentasi tentang dasar negara Indonesia di sidang Konstituante. Sekadar diketahui, Konstituante beranggotakan 550 orang berdasarkan hasil Pemilu 1955. Sidang Konstituante berakhir buntu dan gagal menghasilkan keputusan karena voting yang tidak memenuhi kuorum. Konstituante akhirnya dibubarkan Presiden Soekarno melalui Dekrit 5 Juli 1959, sekaligus menandai kembali berlakunya UUD 1945 dengan dasar negara Pancasila. [but]

Sumber tulisan: Buku ‘Konstituante Republik Indonesia, Risalah Perundingan Tahun 1959, jilid 1’, penerbit Masa Baru, Bandung, tanpa tahun.

Tag : konstituante

Komentar

?>