Jum'at, 23 Juni 2017

Membaca Ulang Sidang Konstituante (4)

8 Alasan Masyumi Setuju Dasar Negara Islam

Senin, 17 April 2017 01:50:54 WIB
Reporter : Ribut Wijoto
8 Alasan Masyumi Setuju Dasar Negara Islam
Dekrit Presiden yang menandai pembubaran Konstituante. (Foto: 30 Tahun Indonesia Merdeka)

Surabaya (beritajatim.com) – Dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dan secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebelum kokoh seperti saat sekarang, dasar negara ini pernah dikaji ulang melalui lembaga Konstituante.

Konstituante merupakan lembaga negara Indonesia yang ditugaskan untuk membentuk Undang-Undang Dasar atau konstitusi baru untuk menggantikan UUDS 1950. Lembaga ini beranggotakan 550 orang berdasarkan hasil Pemilu 1955.

Salah satu partai yang cukup getol ingin mengubah dasar negera Pancasila menjadi dasar negara Islam adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Mr RH Kasman Singodimedjo, tokoh Masyumi, pada sidang Konstituante hari Rabu (12 November 1957), membeberkan 8 alasan Islam cocok menjadi dasar negara Indonesia.

"Saudara Ketua, di dalam hubungan ini saya tentunya hanya akan ambil bagian memberi sumbangan saya mengenai pembahasan Islam sebagai Dasar Negara dan itupun sebagai tambahan/ lanjutan dari uraian Saudara Moh Natsir malam tadi," kata Kasman dalam pidatonya di hadapan ketua dan anggota Konstituante.

Adapun 8 alasan yang dikemukakan oleh Kasman Singodimedjo adalah sebagai berikut:

1. Islam adalah universeel dari Allah.

2. Agama Islam menganjurkan kepada manusia untuk mempergunakan kecerdasan akalnya.

3. Islam mewajibkan demokrasi berdasarkan musyawarah jang mendudukan kebenaran dan hak.

4. Islam mewajibkan pemimpin rakyat, pemimpin negara dan pemimpin pemerintah penuh bertanggung-jawab kepada rakyat dan kepada Tuhan.

5. Islam menegakkan kemerdekaan lahir dan bathin, menolak penjajahan, penindasan/ eksploitasi atas manusia dalam bentuk apapun.

6. Islam memberantas kemelaratan dan menegakkan kemakmuran lahir dan bathin atas dasar hidup beragama antara golongan dan golongan (kelas).

7. Islam mewajibkan menunaikan fardhu kifayah disamping menunaikan fardhu ain, sehingga tidak boleh ada egoisme yang tamak dan batil; kekayaan (milik) perseorangan tidak terlepas dari fungsi sosial sehingga rezeki dapat merata.

8. Islam memberi penilaian yang sama antara kaum wanita dan kaum pria dengan tidak mengurangi kenyataan, bahwa wanita dan pria membawa pula pembagian tugas dan lapangan pekerjaan bagi masing-masing jenis kaum itu.

"Saudara Ketua, di dalam kita mencari Dasar Negara itu maka saya berpendirian bahwa alasan-alasan guna Dasar Negara itu haruslah yang universeel dan dialektis-Indonesis," kata Kasman.

Ditambahkan oleh Kasman, Islam juga sangat sesuai menjadi Dasar Negara Indonesia karena agama ini dipeluk oleh mayoritas warga. "Saudara Ketua, dilihat dari sudut faktor kenasionalan -sebab itulah pokoknya yang disebut kepribadian Bangsa Indonesia- maka Islamlah merupakan suatu faktor nasional Indonesia yang terpokok di negara kita ini, karena dianut oleh lebih daripada 85 persen dari rakyat Indonesia," katanya.

Islam dinilai telah menjiwai dan menggerakkan mayoritas rakyat Indonesia yang terserak tersebar merata di seluruh Nusantara. "Saudara Ketua, kesimpulannya ialah tidak lain daripada Islam adalah universil dan sesuai benar dengan kepribadian Bangsa Indonesia, dus Islam patut dan harus dijadikan Dasar Negara kita," tandas Kasman Singodimedjo.

Itulah salah satu penggalan pemikiran tentang dasar negara Indonesia di Konstituante, yang bersidang sejak 10 November 1956 sampai awal tahun 1959. Sidang-sidang yang diwarnai dengan debat dan adu argumentasi. Tanpa hasil mufakat.

Menyikapi kebuntuan itu, terlebih melihat desakan masyarakat yang mulai tidak sabar dengan adu argumentasi yang berlarat-larat, Presiden Soekarno menyampaikan amanat di depan sidang Konstituante pada 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke UUD 45.

Terhadap anjuran Soekarno, sikap anggota Konstituante terbelah dua, ada yang setuju dan tidak sedikit yang menolak. Pada 30 Mei 1959 Konstituante lantas melaksanakan pemungutan suara. Hasilnya 269 suara menyetujui UUD 1945 dan 199 suara tidak setuju. Jumlah anggota Konstituante yang setuju UUD 1945 unggul namun gagal memenuhi kuorum. Voting pun diulang sampai dua kali. Hasilnya sama saja.

Merasa menemui jalan buntu, banyak anggota Konstituante memilih tidak mau menghadiri sidang. Konstituante akhirnya dibubarkan Presiden Soekarno melalui Dekrit 5 Juli 1959, sekaligus menandai kembali berlakunya UUD 1945.

Sementara itu, nasib Partai Masyumi berakhir tragis. Masyumi dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960 dikarenakan tokoh-tokohnya dicurigai terlibat dalam gerakan pemberontakan dari dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). [but]

Sumber tulisan:
Buku ‘Konstituante Republik Indonesia, Risalah Perundingan Tahun 1957, jilid 5’, penerbit Masa Baru, Bandung, tahun 1957.

Tag : konstituante

Komentar

?>