Rabu, 26 Juli 2017

DPRD Jember Minta Dua Dirut Rumah Sakit Segera Didefinitifkan

Selasa, 11 April 2017 14:10:48 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
DPRD Jember Minta Dua Dirut Rumah Sakit Segera Didefinitifkan

Jember (beritajatim.com) - DPRD Jember meminta agar posisi direktur utama di dua rumah sakit daerah (RSD), yakni RSD dr. Soebandi dan RSD Balung, segera didefinitifkan. Selama ini posisi direktur utama dua rumah sakit itu masih dijabat pelaksana tugas.

Pelaksana Tugas Dirut RSD dr. Soebandi adalah Budi Sumarsetyo dan Pelaksana Tugas Dirut RSD Balung adalah Nur Cahyohadi. Hanya RSD Kalisat yang dipimpin dirut definitif yakni Kunin Nasiha.

"Sungguh sangat disayangkan, sampai hari ini bupati tidak mendefinitifkan direktur di dua rumah sakit ini. Ini sudah satu tahun lebih bupati dilantik," kata Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi.

Ayub mengingatkan, bahwa bupati punya visi dan misi pelayanan kesehatan berkualitas terhadap masyarakat. "Tapi tidak ditindaklanjuti dirut definitif rumah sakit. Padahal kewenangan pelaksana tugas sangat dibatas regulasi," katanya. Apalagi ada perubahan regulasi nasional yang menyatakan direktur utama rumah sakit hanyalah tugas tambahan, karena rumah sakit daerah berstatus UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) di bawah Dinas Kesehatan.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Jember Mirfano berjanji menyampaikan permintaan DPRD Jember ini. Namun yang jelas sampai saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sedang melakukan sinkronisasi kelembagaan.

"Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. UPTD akan dibedakan dalam dua klasifikas. Klasifikasi A untuk mewadahi beban kerja yang besar, dan klasifikasi B untuk mewadahi beban kerja kecil," katanya.

Pemprov Jatim telah memerintahkan pemerintah kabupaten dan kota untuk mengevaluasi semua UPTD baik yang sudah ada maupun akan dibentuk, menganalisis beban kerja UPTD, dan menyusun naskah akademis pembentukan UPTD. "Terkait status rumah sakit, kami masih menunggu. Ini masa transisi yang mau tidak mau harus kami alami," kata Mirfano.

Pelaksana Tugas Kepala Bagian Hukum Pemkab Jember Nuraini Dwi Susanti mengatakan, PP Nomor 18 Tahun 2016 sudah diturunkan dalam bentuk Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2016. "Di sana dijelaskan, dengan berlakunya PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka PP lama tentang organisasi perangkat daerah tidak berlaku lagi, dikecualikan dalam pasal 121, untuk rumah sakit sambil menunggu peraturan presiden," katanya.

Pemkab Jember sudah menyurati gubernur dan sudah dijawab bahwa, rumah sakit daerah tidak lagi menjadi perangkat daerah yang berdiri sendiri. "Berdasarkan pasal 43 PP Nomor 18 Tahun 2016, kedudukan rumah sakit daerah adalah sebagai unit pelaksana teknis dinas daerah di bidang kesehatan yang bersifat otonom," kata Susanti. Pengelolaan keuangan menerapkan pola BLUD. Hingga saat ini peraturan presiden belum ditetapkan. [wir/ted]

Tag : dprd jember

Komentar

?>