Kamis, 23 Nopember 2017

Wawancara dengan Bupati Banyuwangi Azwar Anas (5-Habis)

Bupati Banyuwangi Serahkan Sembilan Kewenangannya ke Kades

Sabtu, 08 April 2017 05:48:57 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Bupati Banyuwangi Serahkan Sembilan Kewenangannya ke Kades
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas

Jember (beritajatim.com) - Lima tahun pertama masa kepemimpinannya, Bupati Abdullah Azwar Anas praktis telah mengubah citra Kabupaten Banyuwangi dari urusan magik ke urusan pariwisata. Pariwisata dijadikan pengungkit perekonomian daerah.

Anas percaya, pariwisata bisa jadi mantera sakti di tengah situasi perekonomian yang tidak menguntungkan. "Kita lihat di Prancis, ketika growth (pertumbuhan ekonomi) zero. Tidak ada pertumbuhan ekonomi, yang tumbuh adalah wisatawan, maka devisa wisata begitu tinggi," katanya.

Anas mengunjungi Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka) Indonesia di Kabupaten Jember, Kamis (6/4/2017). Di sela-sela kunjungannya itu, Anas menyempatkan diri melayani wawancara dengan sejumlah wartawan. Ditemani sepiring tahu krispi di sebuah kedai makan tepi Jalan Kalimantan, ia memaparkan beberapa konsep dan capaiannya selama ini, juga kecemasannnya. Salah satu kecemasannya adalah jebloknya nama Banyuwangi yang susah payah dibangun hanya karena adanya informasi negatif soal daerah itu di media sosial. Oleh karenanya, dia memberdayakan para kepala desa dan lurah untuk menjemput bola dalam mengatasi persoalan-persoalan di daerah masing-masing.

Di sela-sela pembicaraan, Anas lantas menunjukkan beberapa pesan WA dari kepala desa dan lurah yang mendatangi warga miskin dan menanganinya. "Ini kalau tidak saya duluin, lalu persoalan ini ketemu buzzer-buzzer (yang mengunggahnya di media sosial), kacau kita. Jadi sekarang ini, kita pidato A, di Banyuwangi bisa langsung jelek karena yang begini ini dengan modal jempol bisa langsung  ke mana-mana (dibagikan di media sosial, red)," katanya.

Berikut bagian terakhir dari lima bagian petikan wawancara dengan Abdullah Azwar Anas.

Anas: Jadi kalau saya promosi Banyuwangi, lalu ada orang ngomong: opo bupatine kakehan ngomong, asline gak ngene, bagaimana terus saya? (tertawa). Jadi tidak bisa. Kalau kemudian saya bicara begini, kalau di warung-warung PNS ditanya: eh benar tidak itu Pak Bupati? (Lalu PNS menjawab:) bupati aslinya gak bener, kakehan ngomong, kan repot? PR (Public Relation) pemerintah daerah ke depan bukan Bagian Humas, tapi masyarakat.

Kami punya grup namanya Banyuwangi Children Center untuk lapor kekerasan terhadap anak, yang terkoneksi dengan saya, kapolres, dan kapolsek. Urusannya bukan pidana saja, karena banyak persoalan yang harus diselesaikan tidak dengan hukum. Semua laporan yang masuk, maksimum dua jam teratasi. Jadi, menunggu surat disposisi bupati sudah tidak zamannya.

Wartawan: Jadi bupati sudah mendelegasikan otoritas?

Anas: Oh sudah. Saya ini harus ditembusi supaya mereka ini semangat. Jadi mereka bekerja lapor ke saya, tapi tidak perlu keputusan saya, cukup diselesaikan. Dulu dana desa yang saya transfer Rp 80 miliar, sekarang Rp 140 miliar. Ada sembilan item baru yang saya mandatkan ke desa seperti rumah tak layak huni, orang tak bisa sekolah, tak bisa berobat, tidak perlu lagi ke bupati, langsung di desa. Kelamaan kalau di bupati. Orang mau mati masih menunggu disposisi bupati. Itulah yang menyebabkan e-village budgeting kami dapat penghargaan, APBD kami tidak dopotong, karena kami dianggap inovatif.

Selain itu, ada 70 kewenangan saya kasihkan ke camat. Duit kalau perlu dibagi, masa kewenangan tidak dibagi. Saya cukup dapat laporan. Mereka kan semangat. Jadi, tidak mungkin kami promosi wisata kalau masalah (kemiskinan) begini tidak ditangani. Kami berikan ke relawan.

Wartawan: Siapa saja relawannya?

Anas: Semua. Jangan dianggap relawan adalah orang di luar PNS. PNS bisa dianggap relawan di luar tugas dia. Misalkan UPT (Unit Pelaksana Teknis). UPT kan tugasnya di kantor, maka kami tambah tugas baru, misalkan menjemput orang miskin yang tidak bisa sekolah. Selesaikan. Itu kan relawan juga, karena di luar tugas dia dan tidak digaji.

Wartawan: Jika semua dilibatkan dalam pembangunan di Banyuwangi, berarti sejak musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) APBD sudah partisipatif?

Anas: Oh iya dong. Kami punya sistem namanya e-village budgeting yang dapat penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Begitu e-village budgeting berjalan, DPRD tidak bisa masuk di tengah jalan, tidak bisa titip program, karena bila tidak ikut musrenbangdes (musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa), maka tidak bisa. Dikunci sama sistem. Begini saja yang mengkritik saya masih banyak kok, apalagi musim PL (Penunjukan Langsung). [wir/ted]

Komentar

?>