Kamis, 23 Maret 2017

Mahfud MD: Pembentukan Provinsi Madura Terkendala Pemekaran

Selasa, 14 Maret 2017 08:06:51 WIB
Reporter : Samsul Arifin
Mahfud MD: Pembentukan Provinsi Madura Terkendala Pemekaran

Pamekasan (beritajatim.com) - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Moh Mahfud MD menilai pembentukan Provinsi Madura terkendala pemekaran wilayah.

Sebab saat ini, Madura hanya memiliki empat kabupaten meliputi Bangkalan, Pamekasan, Sampang dan Sumenep. Sementara mereka harus menyiapkan lima kabupaten/kota untuk memenuhi langkah awal, itupun membutuhkan waktu cukup lama.

Bahkan dirinya menilai dari aspek kajian hukum membangun sebuah provinsi dibenarkan, baik melalui prinsip demokrasi ataupun prinsip monokrasi. Seperti yang diungkapkan pada kegiatan Seminar Nasional 'Madura Menjadi Provinsi' di Pendopo Ronggosukowati Pamekasan, Sabtu-Minggu (11-12/3/2017) kemarin.

"Pada prinsipnya, demokrasi meniscayakan setiap kelompok masyarakat menyampaikan aspirasi politik mereka. Prinsip monokrasi memungkinkan provinsi dibentuk karena bersamaan dengan undang-undang, tapi harus memenuhi syarat teknis berupa memiliki lima kabupaten/kota," kata Moh Mahfud MD.

Saat ini hanya ada empat kabupaten di Madura, namun ada solusi untuk menggapai rencana membentuk lima kabupaten. "Langkah pertama tentu menyiapkan kabupaten/kota satu lagi, tapi itu membutuhkan waktu minimal 11 tahun. Karena butuh persiapan dan persetujuan," ungkapnya.

"Setelah disetujui diangkat pejabat bupati/wali kota 2 tahun, setelah itu memilih yang devinitif untuk menjabat selama 5 tahun. Setelah itu baru dinilai layak tidaknya, itu kan sudah 9 tahun. Lalu pengajuan dari kabupaten ke provinsi, selanjutnya ke Presiden dan DPR. Kalau menunggu teknis normal paling cepat 11 tahun," jelasnya.

Memang ada teknis lain yang bisa ditempuh tampa membentuk kabupaten/kota baru, yakni dengan mengajak kabupaten di Jawa khususnya di area Tapal Kuda. "Itu bisa lebih cepat, tapi masih ada teknis lain berupa yudicial review ke Jakarta agar undang-undangnya dibatalkan ke MK. Karena itu dianggap bertentangan dengan Pasal 18 a Undang-Undang Dasar," imbuhnya.

"Jadi hanya tiga langkah itu yang bisa digunakan untuk membentuk Provinsi Madura, karena rencana pemekaran wilayah selama ini hanya terkendala kekurangan kabupaten/kota," sambung pria kelahiran Sampang yang menjadi Guru Besar di Universitas Islam Islam (UII) itu.

Bahkan dirinya menegaskan Madura cukup berpotensi menjadi provinsi seperti yang dilakukan sejumlah kabupaten lain di Indonesia. "Kalau kekuatan potensi sudah luar biasa, teknis yuridisnya tadi yang belum siap. Mau bupati mau dimekarkan atau tidak, yang jelas kurang satu. SDA sudah luar biasa," tegasnya.

Dalam Seminar Nasional 'Madura Menjadi Provinsi' tersebut, sebanyak tiga narasumber menyampaikan tiga materi berbeda. Masing-masing Didik J Rahbini mengisi materi suputar kajian aspek ekonomi, Moh Mahfud MD hukum dan tata negara, serta Siti Zuhro kajian sosial politik. [pin/suf]

Komentar

?>