Minggu, 18 Nopember 2018

Soeharto dan Jenderal di Sekelilingnya (7)

Akhirnya... Jenderal Sumitro dan Ali Murtopo Senasib

Kamis, 19 Januari 2017 14:53:26 WIB
Reporter : Ainur Rohim
Akhirnya... Jenderal Sumitro dan Ali Murtopo Senasib
Kritis: Jenderal Sumitro dikenal kritis dalam menyampaikan gagasan. [Foto: merdeka.com/air/bj.com]

Surabaya (beritajatim.com)--Namanya selalu dihubung-hubungkan dengan peristiwa Malari (Lima belas Januari): Peristiwa penolakan kunjungan kerja Perdana Menteri Jepang Tanaka Kakuei yang sedang berkunjung ke Jakarta (14-17 Januari 1974), di mana terjadi aksi demonstrasi mahasiswa yang berujung meletusnya kerusuhan sosial yang terjadi pada 15 Januari 1974.

Ya, Jenderal Sumitro, pati TNI AD bintang 4 kelahiran Kabupaten Probolinggo, ini pada awal 1970-an dipandang sebagai orang kuat kedua di Indonesia setelah Presiden Soeharto. Jenderal Sumitro menjabat sebagai Pangkopkamtib dan Wakil Panglima ABRI (Wapangab). Namanya kerapkali dihubung-hubungkan dengan peristiwa Malari, dengan tokoh sentral dari kalangan mahasiswa: Hariman Siregar, mahasiswa FK Universitas Indonesia (UI) Jakarta.

Usai demonstrasi mahasiswa yang disertai kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan itu mengakibatkan Jakarta berasap dan membara. Malari melahirkan banyak ekses, termasuk formasi struktur puncak kekuasaan di bawah Soeharto.

The Smiling General--sebutan Soeharto--langsung memberhentikan Sumitro sebagai Panglima Kopkamtib. Jabatan itu diembannya sendiri seperti pernah dipangkunya pada 1966, pasca G30S/PKI. Tak hanya itu, jabatan Asisten Pribadi Presiden dibubarkan. Kepala Bakin, Sutopo Juwono digantikan Yoga Soegama, kolega dekat Soeharto sejak berdinas di Kodam IV/Diponegoro di Kota Semarang.

Lepas dari jabatan Pangkopkamtib, Sumitro yang dikenal sebagai jenderal TNI AD yang suka berbicara terbuka ini dan pensiun dini dari dinas kemiliteran pascaperistiwa Malari tampil penuh passion. Sejumlah gagasan dia sampaikan dan tak jarang gagasannya itu merupakan manifestasi kritik terhadap Orde Baru dan Soeharto setelah rezim ini sedang solid-solidnya memegang kekuasaan dan menjelang akhir era keemasannya. Jenderal Sumitro adalah pengkritik senior Orde Baru selain Kelompok Petisi 50 di bawah pimpinan Letjen Purn (Marinir) Ali Sadikin.

"Yang tak kurang penting adalah menyangkut gaya bertutur Jenderal Sumitro dengan gaya Jawa Timurannya, suatu hal yang dibanggakan Jenderal Sumitro pada berbagai kesempatan. Terutama ketika mulai membedakan dirinya dengan Presiden Soeharto yang berbudaya Jawa Tengahan. Budaya Jawa Timuran sangat extrovert berhadapan dengan budaya Jawa Tengahan yang introvert," tulis Salim Said dalam bukunya: Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto.

Jenderal Sumitro merupakan orang dekat Soeharto di awal rezim Orde Baru mulai memegang tampuk kekuasaan di Indonesia, di samping Letjen Kemal Idris (Pangkostrad), Letjen HR Dharsono (Pangdam III/Siliwangi), dan Letjen Sarwo Edhie Wibowo (Komandan RPKAD). Sejak menjabat sebagai Pangdam V/Brawijaya, Jenderal Sumitro tak sekadar dikenal sebagai jenderal lapangan, yang kenyang di berbagai palagan pertempuran, baik saat revolusi fisik, pemadaman pemberontakan dan separatisme di sejumlah daerah, dan penumpasan G30S/PKI. Kematangan kepemimpinannya diasah dari banyak gagasan yang keluar dari pemikirannya yang brilian.

Ada cukup banyak gagasan tentang militer, ekonomi, dan penataan organisasi ABRI yang pernah disampaikan Jenderal Sumitro. Salim Said menulis, dalam bidang ekonomi misalnya, Jenderal Sumitro memberikan banyak masukan kepada para teknokrat pimpinan Prof Dr Widjojo Nitisastro. Salah satu masukan itu adalah agar ditumbuhkannya pengusaha pribumi.

"Namun boleh diduga, Jenderal Sumitro tampaknya sadar bahwa kelas menengah Indonesia sebagai soko guru demokrasi hanya bisa datang dari kaum pribumi, dan bukan dari kalangan perantau Cina," tulis Salim Said.

"Kegiatan Jenderal Sumitro memanggili para menteri yang mengurusi ekonomi dianggap mengganggu oleh Pak Ali (Mayjen Ali Murtopo)," kata mantan seorang pembantu Murtopo di CSIS seperti ditulis Salim Said. Saat awal Orde Baru, Ali Murtopo dikenal sebagai orang dekat Soeharto.

Relasi keduanya terbangun dan terajut lama sejak sama-sama menjadi perwira tinggi dan menengah di Kodam IV/Diponegoro. Ali Murtopo juga sebagai perwira Kostrad ketika kesatuan elit TNI AD selain RPKAD (kini Kopassus) dipimpin Mayjen Soeharto. Mayjen Ali Murtopo juga diketahui sebagai pimpinan kelompok Opsus (Operasi Khusus) yang waktu itu dikenal dekat dengan Presiden Soeharto.

Salim Said menulis bahwa saat menjabat sebagai pejabat tinggi militer dan sangat menentukan, Jenderal Sumitro berbicara peranan TNI AL ke depan bagi Indonesia yang seharusnya seimbang dengan TNI AD. Atas dasar itulah, Jenderal Sumitro memilih Laksamana Sudomo sebagai Wakil Pangkopkamtib.

"Salah satu konsep pertahanan yang dirumuskan Jenderal Sumitro kini terlihat dalam penataan TNI AL yang terdiri dari Armabar yang bermarkas di Jakarta dan Armatim yang bermarkas di Surabaya," tambah Salim Said dalam bukunya.

Jenderal Sumitro, orang terkuat kedua di Indonesia, akhirnya karirnya luluh-lantak setelah peristiwa Malari. Jenderal asli Probolinggo, Jatim itu dipaksa meletakkan jabatannya sebagai Pangkopkamtib dan Wakil Panglima ABRI. Panglima ABRI saat itu dijabat Jenderal Maraden Panggabean, pati bintang 4 TNI AD dari Sumut. Sempat ditawari sebagai Dubes RI di Amerika Serikat, tapi Jenderal Sumitro menolak.

Rivalitas politik Jenderal Sumitro versus Mayjen Ali Murtopo adalah isu yang selalu berhembus sejak Malari hingga sekarang. Dalam konteks ini, Salim Said menulis: Selama sekian tahun, para pengamat politik menekankan konflik Murtopo-Sumitro-lah yang meletakkan mantan Pangkopkamtib itu dalam posisi terusir dari pusat kekuasaan. Kenyataan di kemudian hari menunjukkan, Ali Murtopo juga tergusur secara bertahap dari beranda kekuasaan Soeharto. Kesimpulan akhirnya bahwa yang menang lewat konflik Murtopo/Opsus/CSIS versus Sumitro/Kopkamtib/ABRI adalah Presiden Soeharto sendiri. [air/bersambung

Tag : militer

Komentar

?>