Minggu, 23 April 2017

Evaluasi RAPBD Jember 2017 Gagal Disahkan

Kamis, 12 Januari 2017 10:16:36 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
 Evaluasi RAPBD Jember 2017 Gagal Disahkan

Jember (beritajatim.com) - Evaluasi Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember 2017 gagal disahkan DPRD dan Bupati Faida.

Ini dikarenakan hingga Rabu (11/1/2017) malam, pukul 24.00, Bupati Faida tidak memperbarui surat perintah Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Bambang Haryono, sebagaimana diminta DPRD Jember agar sinkron dengan kronologi terbitnya surat persetujuan gubernur Jatim.

"Tidak ada komunikasi sama sekali dari eksekutif. Ya sudah, kami serahkan semua ke gubernur," kata Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni, Kamis (12/1/2017).

Menurut Thoif, DPRD Jember sudah melayangkan surat ke gubernur untuk menceritakan apa yang terjadi. Surat itu menunjukkan bahwa parlemen sudah berupaya melaksanakan undang-undang.

Dengan tidak disahkannya evaluasi ini oleh DPRD dan bupati, maka APBD 2017 hampir bisa dipastikan dicoret gubernur, karena kemarin adalah batas akhir pengesahan evaluasi. "Itulah konsekuensinya," kata Thoif.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penunjukan penjabat Sekda harus sepersetujuan gubernur.

Bupati Faida mengusulkan Bambang menjadi pelaksana tugas sekda ke gubernur pada 30 Desember 2016. Persetujuan gubernur terbit pada 11 Januari 2017. Namun sebelum persetujuan turun, Bupati Faida sudah menetapkan Bambang menjadi Pelaksana Tugas Sekda pada 3 Januari 2017.

Ini membuat DPRD Jember meminta agar surat untuk Bambang diperbarui agar sinkron dengan surat gubernur, sehingga tak melanggar UU Nomor 23 Tahun 2014. Posisi Bambang secara hukum harus solid secara legalitas, karena dia adalah ketua Tim Anggaran Pemkab yang membahas evaluasi mewakili Pemkab.

Namun permintaan itu ditolak Pemkab Jember. Alhasil Dewan pun tak mau menandatangani evaluasi gubernur, karena tak mau melanggar UU. (wir/ted)

Tag : dprd jember

Komentar

?>