Sabtu, 21 Januari 2017

Pemkab Jember Tolak Perbarui SK Plt Sekda, Rapat Deadlock

Rabu, 11 Januari 2017 22:24:07 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Pemkab Jember Tolak Perbarui SK Plt Sekda, Rapat Deadlock

Jember (beritajatim.com) - Rapat pembahasan evaluasi Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2017 antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember, di gedung parlemen, Rabu (11/1/2017), berakhir buntu (deadlock).

Pemerintah Kabupaten Jember menolak permintaan DPRD untuk memperbarui surat perintah Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Bambang Haryono. Parlemen meminta agar surat diperbarui agar sinkron dengan tanggal dikeluarkannya surat persetujuan gubernur 11 Januari 2017. Surat perintah untuk Bambang yang ditandatangani Bupati Faida tertanggal 3 Januari 2017 alias mendahului persetujuan gubernur. Surat pengusulan dari Bupati Faida tertanggal 30 Desember 2016.

"Kami bersama tim berdiskusi. Ibu Bupati berkirim surat ke gubernur pada 30 Desember 2016 perihal usul pelaksana tugas sekretaris Kabupaten Jember. Kami pemerintah daerah tidak mungkin memaksa gubernur agar segera diterbitkan. Gubernur baru mengeluarkan surat persetujuan pada 11 Januari 2017 yang prinsipnya menyetujui usulan Bupati Jember," kata Bambang.

"Surat gubernur pada hakikatnya sama dengan surat perintah pelaksana tugas yang ditandatangani Bupati Jember, yang memerintahkan Bambang Haryono. Tidak bertentangan. Kalau itu berbeda, mungkin akan ada surat. Tapi karena sama, kami berpendapat, dipandang perlu tidak menerbitkan surat perintah Plt Sekda yang baru," kata Bambang.

Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni mempertanyakan posisi hukum surat perintah Plt Sekda tertanggal 3 Januari 2017, jika persetujuan gubernur belum turun. Pelaksana Tugas Kepala Bagian Hukum Pemkab Jember  Isnaini Dwi Susanti mengatakan, persetujuan gubernur bisa dilakukan dengan lisan dan tulisan. "Ini bukan SK (surat keputusan), tapi surat persetujuan, bahwa Plt Sekda adalah Pak Bambang. Saat gubernur membatalkan itu, maka otomatis SK itu harus segera dibatalkan," katanya.

Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi membantah pernyataan Susanti. "Konsultasi itu tidak bisa menjadi dasar dalam mengambil keputusan, karena undang-undang sudah menjelaskan, bahwasanya pengisian sekda harus persetujuan gubernur. Ini sudah tidak bisa ditafsiri lagi. Buka bagian penjelasan undang-undang, pasti bunyinya cukup jelas," katanya.

"Kalau tanggal 3 Januari surat perintah (bupati) dikeluarkan, persetujuan (gubernur) baru tanggal 11 Januari, kan tidak masuk akal. Ayolah, kita berpikir pada logika hukum yang benar. Jangan masyarakat dibodohi hal-hal seperti ini. Ayolah, sebagai pejabat memberi pembelajaran yang baik kepada masyarakat. Nanti DPRD dianggap menghambat, padahal kami bukan menghambat, tapi ingin taat kepada peraturan perundang-undangan. Apalagi bupati mengampanyekan 3 B (baik tujuannya, benar hukumnya, betul caranya)," kata Ayub.

Jika Pemkab Jember masih bersikeras tak mau memperbarui surat perintah Plt Sekda, Ayub menolak menandatangani persetujuan bersama hasil pembahasan evaluasi Rencana APBD 2017 sebelum dikirimkan ke gubernur. "Ini akan menyulitkan saya. Saya akan tersandera, apabila ada yang mempersoalkan keabsahan Plt sekda. Saya tak akan bertanggung jawab apabila ada permasalahan di kemudian hari. Kalau mau masuk jurang, mlebuo disik, saya tidak mau," katanya.

Susanti mengatakan, keputusan tidak memperbarui surat perintah Plt Sekda sudah disepakati Tim Anggaran. "Dan ini sudah dilaporkan kepada beliaunya (bupati)," katanya.

Susanti menambahkan, bahwa tidak perlu ada permohonan izin ke gubernur untuk pelaksana tugas sekda. "Yang ada (untuk) penjabat (sekda)," katanya.

Pernyataan Susanti ini dibalas Ayub. "Kalau Plt memang tidak perlu izin, kenapa pada tanggal 30 Desember 2016, Anda berkirim surat ke gubernur. Jangan membolak-balik logika dan berputar-putar. Coba Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dipakai secara konsisten, tidak akan terjadi seperti ini," katanya.

Wakil Ketua DPRD Jember dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Yuli Priyanto memberi jalan keluar. "Biar kongrit, bikin surat keputusan baru saja tertanggal sekarang. Tidak usah menggantikan SK yang pertama. Rujukannya surat gubernur, dibikin SK sekarang," katanya.

Thoif menyebut tawaran Yuli sebagai jalan tengah. "Tolong buatkan SK per tanggal 11 Januari 2017. Begitu ada SK (Plt sekda), kita akan tandatangani bersama (evaluasi RAPBD 2017)," katanya.

Namun Bambang tetap menolak jalan tengah dari Yuli. "Tidak ada perbedaan (nama Plt Sekda) antara SK gubernur dengan SK tanggal 3 Januari. Kalau ada perbedaan, mungkin akan muncul SK baru. Karena di situ tak ada perbedaan, kami sepakat tak ada SK baru," katanya.

Thoif akhirnya menyerah. "Karena tidak ada titik temu, saya kira tidak perlu kita lanjutkan (pembahasan evaluasi RAPBD 2017). Tidak bisa kita perdebatkan lagi, karena kami sama-sama punya alasan dan legal standing, undang-undang yang kami pegang. Begitu juga eksekutif. Kalau memang tidak bisa mengubah SK (Plt Sekda) sesuai permintaan DPRD, rapat evaluasi tak bisa dilanjutkan. Kami tidak mau menandatangani evaluasi itu," katanya.

Namun Thoif memberikan kesempatan kepada Pemkab Jember hingga pukul 12 malam. Jika memang eksekutif bersedia membuat surat perintah baru untuk Bambang sebagai Plt Sekda, maka pimpinan DPRD Jember akan segera membubuhkan tanda tangan persetujuan bersama terhadap evaluasi RAPBD 2017. [wir/ted]

Tag : dprd jember

Komentar

?>