Selasa, 30 Mei 2017

Aneh, Surat Plt Sekda Jember Dahului Persetujuan Gubernur Jatim

Rabu, 11 Januari 2017 22:03:45 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Aneh, Surat Plt Sekda Jember Dahului Persetujuan Gubernur Jatim

Jember (beritajatim.com) - Tanggal penetapan Surat Perintah Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Banbang Haryono dari Bupati Jember Faida ternyata mendahului tanggal surat persetujuan dari Gubernur Jawa Timur.

Hal ini terungkap dalam rapat pembahasan evaluasi Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2017 antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember, di gedung parlemen, Rabu (11/1/2017).

Bambang Haryono menyerahkan surat faksimili keputusan Gubernur Jatim Soekarwo sebagai bukti keabsahannya menjabat Pelaksana Tugas Sekda Jember. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 214 ayat 2, apabila sekretaris Daerah kabupaten/kota berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh penjabat yang ditunjuk oleh bupati/wali kota atas persetujuan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Sehari sebelumnya, DPRD Jember memang meminta kepada Pemkab untuk menunjukkan bukti surat persetujuan gubernur terhadap pengangkatan Bambang. Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni menyatakan, tak ingin bermain-main dengan aturan. Surat persetujuan gubernur tersebut tak bisa langsung ditunjukkan. Bambang minta waktu sehari untuk menunjukkan bukti itu.

Surat dari gubernur itu bernomor 821.2/4782/204.4/2017 tertanggal 11 Januari 2017. Dalam surat itu, gubernur menindaklanjuti surat Bupati Faida tertanggal 30 Desember 2016 nomor X.821.2/2677/313/2016 perihal usul pejabat pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Jember. Gubernur menyatakan tidak keberatan dengan usulan Bambang Haryono menjadi Plt Sekda.

Tanggal surat gubernur tersebut membuat anggota DPRD Jember heran. "Surat gubernur ini tertanggal 11 Januari, seperti judul lagu Gigi. Surat ini sangat aneh, karena tertanggal 11 Januari 2017, sedangkan surat bupati untuk memerintahkan perintah pelaksana tugas tertanggal 3 Januari 2017. Ini logikanya tidak masuk. Sesuai UU Nomor 23, persetujuan ini dikeluarkan tanggal 11 Januari, ya SK Plt Pak Bambang dari Bupati seharusnya minimal tanggal 11 juga, cuma beda jam," kata Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi.

Menurut Ayub, surat Bupati Faida tidak berdasar secara hukum karena menabrak peraturan perundang-undangan. "Saya usul kongrit, surat keputusan bupati direvisi (disesuaikan dengan tanggal dikeluarkannya surat persetujuan gubernur). Tidak masalah kan? Di SK biasa, apabila ada kesalahan akan diperbaiki. Karena surat bupati ini berdasarkan apa, wong surat persetujuan gubernurnya baru tanggal 11 Januari," katanya.

"Kalau (surat bupati) ini tidak direvisi, kami tidak mau tanda tangan. Kalau pimpinan DPRD mau tanda tangan, saya sendiri tidak mau tanda tangan, karena menurut saya surat bupati tidak memiliki landasan hukum. Apa landasan hukum bupati membikin surat keputusan tanggal 3 Januari, wong surat persetujuan dari gubernur baru tanggal 11 Januari," kata Ayub.

Ayub hanya meminta agar ada pembaruan surat Plt Sekda. "Kalau isi (evaluasi APBD 2017) tidak usah dibahas, wong ini sudah dievaluasi oleh gubernur. Begitu ini sudah, kita tanda tangan bersama," katanya.

Bambang Haryono berjanji segera berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jember. Namun Pelaksana Tugas Kepala Bagian Hukum Pemkab Jember  Isnaini Dwi Susanti mengatakan, bahwa pihaknya sudah berkonsultasi informal sebelum tanggal 30 Desember 2016 oleh Bupati Faida kepada Gubernur Soekarwo.

"Kemudian disusuli dengan surat 30 Desember itu. Mengapa? Karena dengan adanya Peraturan Pemerintah (Nomor 18 Tahun 2016) itu, otomatis semuanya demisioner tidak menjabat lagi, sehingga beliau minta izin pada tanggal 3 Januari akan dibikinkan pengukuhan," kata Susanti.

Penjelasan Susanti ini langsung didebat Ayub. "Begini, Bu. Anda jangan flash back lagi. Ini omongan Anda kemarin. Kami sudah memberi ruang yang enak kepada eksekutif. Kalau Anda membuka ini, membuka ruang perdebatan lagi. Yang namanya hukum administrasi negara, tidak ada yang namanya konsultasi tanpa hitam di atas putih. Semua berdasar hukum di atas putih. Kalau hanya konsultasi, omongan, benar tidak (Gubernur) Pak Karwo memberi izin?" katanya.

"Intinya kami minta surat itu diperbarui. Jangan melebar ke mana-mana," kata Thoif.

Akhirnya Tim Anggaran meninggalkan ruang rapat untuk melakukan rapat koordinasi soal perbaruan surat perintah pelaksana tugas. [wir/suf]  

Komentar

?>