Senin, 27 Februari 2017

Dekan FH Unej: Interpelasi terhadap Bupati Itu Hal Biasa

Rabu, 11 Januari 2017 12:54:07 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Dekan FH Unej: Interpelasi terhadap Bupati Itu Hal Biasa
Foto Ilustrasi

Jember (beritajatim.com) - Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Nurul Ghufron mengatakan, interpelasi oleh DPRD Jember adalah hal biasa dan tidak selalu berujung pemakzulan kepala daerah.

"Dewan diberi kewenangan untuk beberapa hak: angket, interpelasi, bertanya. Semua itu perangkat yang bisa digunakan kapanpun bila waktunya sudah memungkinkan. Itu hal biasa interpelasi, mempertanyakan kebijakan bupati," kata Ghufron.

"Apakah kemudian berdampak kepada pemakzulan, terlalu jauh. Tidak akan sampai pada itu, kecuali misalnya melakukan kesalahan, lalu diminta menjelaskan, lalu oleh Dewan tidak diterima ya semestinya, kemudian bupati memperbaiki apa yang dianggap salah. Setelah itu dianggap selesai, tidak kemudian berdampak pemakzulan," kata Ghufron.

Dalam pandangan Ghufron, setiap eksekutif pasti bekerja membuat kebijakan. "Di antara kebijakan itu pasti ada yang benar, pasti ada yang salah. Kalau ada yang salah, disalahkan kemudian direvisi, itu selesai. Itu hal biasa. Hak interpelasi hal biasa," katanya.

Saat ini, menurut Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni, sudah ada 16 orang anggota parlemen dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengajukan usulan penggunaak hak interpelasi terhadap Bupati Faida. Ini karena Bupati Faida mengganti Farouq tanpa berkonsultasi dengan pimpinan DPRD Jember sebagaimana disyaratkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 420 ayat 2. [wir/but]

Komentar

?>