Kamis, 19 Januari 2017

Dekan FH Unej: Pergantian Sekwan Harus Disetujui Pimpinan DPRD

Rabu, 11 Januari 2017 12:47:10 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Dekan FH Unej: Pergantian Sekwan Harus Disetujui Pimpinan DPRD
Foto Ilustrasi

Jember (beritajatim.com) - Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Nurul Ghufron mengatakan, sekretaris DPRD (Sekretaris Dewan atau sekwan) adalah jabatan khusus. Dengan demikian mekanisme pengangkatan dan pemberhentiannya tunduk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 420 ayat 2.

"Pengangkatan sekretaris Dewan dilakukan berdasarkan keputusan bupati dengan persetujuan pimpinan Dewan," kata Ghufron, menanggapi pertanyaan wartawan mengenai polemik pergantian Sekretaris DPRD Jember Farouq tanpa persetujuan pimpinan parlemen.

Bahkan, menurut Ghufron, di beberapa daerah bahkan khusus pengangkatan sekretaris DPRD, ada tata tertib tersendiri. "Di DPR sekarang sedang proses mencari atau seleksi sekretaris jenderal. Timnya dibentuk Dewan sendiri. Sekali lagi itu semua karena jabatannya untuk membantu administrasi di kedewanan, tentu otoritas yang menentukan di Dewan sendiri. Keputusan bupati hanya keputusan administrasi untuk mengesahkan," katanya. 

Jika saat ini DPRD Jember mengajukan interpelasi terkait ditabraknya aturan pergantian sekwan, menurut Ghufron, itu hak parlemen untuk mempertanyakan kebijakan kepala daerah. "Kalau sekiranya dalam pandangan anggota Dewan ada hal yang melanggar hukum atau kebijakan berdampak luas pada masyarakat, bisa diajukan dengan persyaratan minimal diajukan tujuh orang anggota Dewan dengan basis minimal dua fraksi atau lebih," katanya.

"Hak interpelasi didasarkan pada sebuah kebijakan yang sekiranya berdampak luas pada bidang kesejahteraan, ketertiban, atau apapun kepada masyarakat. Kalau sekiranya dalam pandangan Dewan, keberadaan sekretaris Dewan merupakan supporting system yang mempengaruhi kinerja bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan, secara tidak langsung keberadaan sekretaris Dewan menjadi bagian yang penting bagi proses demokratisasi, proses penganggaran, dan proses pengawasan," kata Ghufron. [wir/but]

Komentar

?>