Senin, 27 Maret 2017

PDIP: DPRD Tidak Mempersulit Pemkab Jember

Rabu, 11 Januari 2017 00:21:33 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
PDIP: DPRD Tidak Mempersulit Pemkab Jember

Jember (beritajatim.com) - Wakil Ketua DPRD Jember dari Fraksi PDI Perjuangan NNP Martini meminta kepada eksekutif agar tidak menganggap parlemen mempersulit pengesahan evaluasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017.

Pernyataan Martini ini dilontarkan dalam rapat kerja Badan Anggaran DPRD Jember dan Tim Anggaran Pemkab membahas evaluasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di gedung parlemen, Selasa (10/1/2017).

"Bukan kami mempersulit. Jangan ada imej bahwa DPRD mempersulit. Karena tanda tangan kami, kalau kami tidak berhati-hati, jaminannya adalah terali besi. Kami tak mau itu. Apalagi usia kami hanya lima tahun, itu pun kalau selamat, dan semoga selamat. Sehingga jangan ada imej kami mempersulit. Kami hanya ingin pada posisi aturan main yang benar, berpijak pada undang-undang dan peraturan yang berlaku," katanya.      

Martini jengkel, Pemerintah Kabupaten Jember tidak bisa menunjukkan surat persetujuan Gubernur Jawa Timur terkait pengangkatan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Jember Bambang Hariono.

Padahal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 214 ayat 2, menegaskan: apabila sekretaris Daerah kabupaten/kota berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh penjabat yang ditunjuk oleh bupati/wali kota atas persetujuan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Sebelumnya, rapat pada Senin kemarin juga ditunda, karena Pemkab Jember tidak bisa menunjukkan surat keputusan bupati yang menunjuk Bambang menjadi Plt Sekda. "Saya mengamati mulai dari awal pembahasan. Kalau saya lihat tahun-tahun lalu, jarang terjadi seperti ini. Entah memang ini unsur kesengajaan pihak birokrasi atau bagaimana, tapi tidak terjadi pembelajaran terhadap peristiwa-peristiwa yang lalu," kata Martini.

"Saya duduk di sini melakukan pembahasan dengan eksekutif, dalam bahasa mahasiswa, biasanya remidi (mengulang). Ini untuk pengesahan saja sudah ditunda berapa kali. Ini artinya bahwa kejadian kemarin tidak jadi pembelajaran oleh eksekutif supaya tak terulang," kata Martini.

"Mohon dengan hormat kepada eksekutif agar tidak menjadi bahan omongan di masyarakat, yang notabene sebenarnya eksekutif pelindung masyarakat. Tapi jadi omongan karena ketidakmampuan. Oleh sebab itu, sebelum melangkah dan masuk ke gedung ini, persiapkan secara matang koordinasi antaranggota di Tim Anggaran, supaya tak terjadi berulang-ulang. Mohon ini terakhir Saudara (Bambang) remidi (mengulang)," kata Martini.

Menurut Martini, Pemkab Jember seharusnya mempersiapkan semua berkas dokumen penting yang diperlukan. "Supaya tidak seperti anak kecil. Kami minta ini, oh tidak bawa, lalu pulang dulu. Iya kalau yang diminta ada, bagaimana kalau tidak ada. Saya terus terang mulai kemarin gregeten. Pihak eksekutif ini sudah bekerja puluhan tahun. Evaluasi diri itu penting," katanya.

Perwakilan Fraksi PDI Perjuangan lainnya di Badan Anggaran, Bukri, menyarankan kepada Pemkab Jember agar menjalin komunikasi dengan pimpinan DPRD. "Eksekutif dengan legislatif jadi satu. Kita adalah keluarga. Pak Plt Sekda atau siapapun paling tidak berkomunikasi lewat telepon, apa sih yang diinginkan pimpinan DPRD. Jadi paling tidak begitu rapat selesai persoalannya," katanya.

Bukri menyebut Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi sebagai sosok yang terbuka. "Pak Ayub siap berkomunikasi dan ditelepon. Ini harus dilakukan supaya tak terjadi persoalan. Pemerintahan Kabupaten Jember adalah eksekutif dan DPRD," katanya. [wir/suf]

Komentar

?>