Kamis, 23 Nopember 2017

Tak Ingin Disebut Menghambat, DPRD Jember Surati Gubernur Jatim

Rabu, 11 Januari 2017 00:18:13 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Tak Ingin Disebut Menghambat, DPRD Jember Surati Gubernur Jatim

Jember (beritajatim.com) - Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni akan mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Timur Soekarwo untuk menjelaskan situasi dan kondisi pembahasan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017.

"Rapat pembahasan kami tunda besok, karena surat persetujuan gubernur untuk pengangkatan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Jember belum bisa ditunjukkan, dan eksekutif berjanji besok. Tapi kami akan kirim surat ke gubernur terkait kronologi pembahasan kemarin, apa yang jadi persoalan, biar gubernur tahu apa yang jadi kendala di Jember dalam pembahasan APBD 2017," kata Thoif, usai rapat Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember, di gedung parlemen, Selasa (10/1/2017).

Badan Anggaran DPRD Jember dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember mulai membahas evaluasi gubernur terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017 sejak Senin (9/1/2017). Mutasi yang dilakukan Bupati Faida pada 3 Januari lalu membuat DPRD Jember ingin memastikan posisi Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Bambang Hariono.

Bambang diminta menunjukkan surat keputusan bupati awal yang mengangkatnya menjadi Plt Sekda. Namun ternyata dia justru menunjukkan surat perintah dari bupati tertanggal 3 Januari 2017.

Ingin memastikan keabsahan surat itu, DPRD Jember meminta Pemkab menunjukkan surat persetujuan gubernur terkait pengangkatan Bambang menjadi Plt Sekda. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 214 ayat 2, menegaskan: apabila sekretaris Daerah kabupaten/kota berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh penjabat yang ditunjuk oleh bupati/wali kota atas persetujuan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Bambang tak bisa menunjukkan surat yang diminta, Selasa (10/1/2017). Dia justru meminta penundaan rapat agar bisa menunjukkan surat persetujuan gubernur Rabu besok.

Penjelasan ini diperlukan, karena batas akhir pembahasan evaluasi tersebut adalah besok. DPRD Jember tak ingin disebut menghambat, jika kemungkinan terburuknya evaluasi tersebut gagal dibahas dan disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif.

"Kami akan sampaikan dinamikanya. Biar tak ada persepsi kami menghambat. Kalau tak memberitahu kronologi ke gubernur, kami berarti tudak proaktif. Kedua, sejak awal keterlambatan pembahasan APBD sudah kami sampaikan apa kendalanya, dan ini menjadi pertimbangan gubernur bahwasanya DPRD tidak main-main dalam persoalan ini," kata Thoif. [wir/suf]

Komentar

?>