Sabtu, 27 Mei 2017

Ditanya Surat Gubernur, Plt Sekda Jember Minta Evaluasi APBD Ditunda Sehari

Selasa, 10 Januari 2017 17:44:08 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Ditanya Surat Gubernur, Plt Sekda Jember Minta Evaluasi APBD Ditunda Sehari

Jember (beritajatim.com) - Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Bambang Hariono meminta agar rapat pembahasan evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2017 antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran eksekutif ditunda hingga Rabu (11/1/2017), pukul satu siang.

Permintaan penundaan ini dilontarkan dalam rapat di gedung DPRD Jember, Selasa (10/1/2017), setelah Bambang tidak bisa menunjukkan bukti surat persetujuan gubernur Jawa Timur terhadap penugasannya selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah tertanggal 3 Januari 2017. 

Ini berarti untuk kedua kalinya rapat antara Badan Anggaran DPRD Jember dan Tim Anggaran Pemkab Jember tertunda. Kemarin rapat tertunda, karena Bambang Hariono tak bisa menunjukkan surat keputusan awal Bupati Faida menunjuk dirinya menjadi Pelaksana Tugas Sekda Jember.

Bambang menerima surat perintah pertama dari bupati untuk menjadi Plt Sekda pada 12 April 2016, yang diperbarui dua kali berturut-turut pada 13 Juli 2016 dan berakhir pada 14 Oktober 2016. Surat terakhir dikeluarkan pada 3 Januari 2017.

Badan Anggaran DPRD Jember lantas meminta kepada Pemkab menunjukkan surat pertujuan gubernur Jawa Timur terhadap penugasan Bambang per 3 Januari 2017. "Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 214 ayat 2," kata Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi.

Dalam ayat itu dijelaskan, apabila sekretaris Daerah kabupaten/kota berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh penjabat yang ditunjuk oleh bupati/wali kota atas persetujuan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

"Apakah surat terakhir (3 Januari 2017) sudah ada persetujuan gubernurnya? Kami perlu tahu apakah ada surat dari gubernur, karena ini diamanatkan undang-undang," kata Ayub. 

"Kami menanyakan agar di kemudian hari tak ada persoalan yang akan mengganggu atau mempertanyakan keabsahan pembahasan Perubahan APBD 2016 dan Rencana APBD 2017. Jabatan seorang sekda otomatis ex-officio menjadi ketua Tim Anggaran," kata Ayub.

"Kami bukan mengada-ada. Kami ingin kehati-hatian agar tak ada persoalan di kemudian hari, karena di aturan lainnya, pelaksana tugas tak bisa mengambil kebijakan strategis. Jangan kan itu, fasilitas tunjangan jabatan dan sebagainya juga tidak dapat," tambah Ayub.

Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni mengatakan aturan soal surat persetujuan gubernur ini sudah jelas. "Tidak bisa ditafsirkan lagi," katanya.

Bambang Hariono meminta agar pembahasan tersebut tetap dilanjutkan tanpa harus menunjukkan surat persetujuan gubernur tersebut. "Kami menerima SK tanggal 3 Januari 2017 ya seperti itu. Kami berharap pembahasan ini dengan mepetnya waktu mungkin bisa lanjut," katanya.

Namun Thoif menolak permintaan Bambang. "Surat persetujuan gubernur ini menjadi hal yang sangat vital bagi posisi Plt Sekda. Kalau memang Anda tidak menerima surat persetujuan gubernur ini, mungkin melalui telepon, Anda menanyakan ke bupati: ada tidak surat persetujuan ini. Saya persilakan Pak Bambang berkomunikasi langsung dengan bupati. Ini persoalan rakyat, jangan dihantui ketakutan berkomunikasi dengan beliau. Saya kira beliau tidak akan marah," katanya.

"Jadi yang diminta kami adalah surat persetujuan gubernur. Tidak mungkin SK (Surat Keputusan Plt Sekda) ini muncul tanpa persetujuan, karena di undang-undang sudah diatur, bahwa pengisian Plt sekda atas persetujuan gubernur. Saya yakin birokrasi paham hal ini," kata Ayub.

"Kalau sekarang (surat persetujuan gubernur itu) ada, tunjukkan sekarang. Jadi tidak usah 'mbulet'. Kalau sekarang ada, sudah tidak usah dibahas, langsung saya teken (tanda tangan, Red). Apa yang mau dibahas, wong ini sudah dievaluasi gubernur. Kami hanya butuh persyaratan saja apakah Plt Sekda ini sah menurut peraturan perundang-undangan, karena Plt Sekda ini yang tanda tangan. Kalau tidak sah, kami juga takut," kata Ayub.

Thoif percaya surat persetujuan gubernur itu ada, dan bisa ditunjukkan. "Saya yakin bupati juga mengetahui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Oleh karena itu, kalau memang dipastikan hari ini persetujuan gubernur bisa ditunjukkan, kita akan lanjutkan. Tapi kalau masih menunggu besok, akan kita lanjutkan besok, karena besok hari terakhir pembahasan," katanya.

Akhirnya, Bambang meminta agar rapat dilanjutkan besok. "Setelah kami berembuk, kami mohon waktu diberi waktu sampai besok. Kami akan melakukan koordinasi di internal kami," katanya.

Penundaan ini membuat pembahasan evaluasi APBD semakin mendekati tenggat. Besok adalah tenggat waktu terakhir pembahasan dan harus diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jika mengalami keterlambatan, maka Gubernur Soekarwo akan mencoret APBD Jember 2017. [wir/kun]

Komentar

?>