Sabtu, 27 Mei 2017

Wali Murid SMPN 3 Jember Keluhkan Pendidikan Gratis

Senin, 09 Januari 2017 21:44:28 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Wali Murid SMPN 3 Jember Keluhkan Pendidikan Gratis

Jember (beritajatim.com) - Sejumlah wali murid SMP Negeri 3 mengadukan terhentinya program bimbingan belajar atau program intensif belajar (PIB) akibat diterapkannya program pendidikan gratis kepada Komisi D DPRD Jember, Senin (9/1/2017).

Dengan program pendidikan gratis, Pemerintah Kabupaten Jember melarang sekolah menerima sumbangan wali murid, termasuk untuk kegiatan bimbingan belajar bagi siswa yang hendak menghadapi ujian nasional.

"Semua kepala sekolah sudah dikumpulkan di Pendapa oleh bupati. Intinya, bupati menawarkan, kalau ada yang tidak melaksanakan instruksi saya, ada formulir pengunduran diri, banyak yang antre. Pihak sekolah akhirnya tidak berani melanjutkan PIB. Semua uang PIB akan dikembalikan kepada kami," kata Eko Widodo, salah satu wali murid.

Namun wali murid menolak pengembalian uang itu. Mereka berharap ada solusi, setelah menemui Komisi D. Orang tua siswa tetap menginginkan adanya bimbingan belajar walau harus mengeluarkan biaya ekstra.

Farida, wali murid lainnya mengatakan, sekolah sudah lepas tangan. "Kami datang ke sini sebagai hak wali murid. Saya minta DPRD bisa membantu kami," katanya. Orang tua tidak bisa mengikutsertakan anak mereka ke bimbingan belajar swasta, karena sudah berjalan empat bulan.

Farida juga mengingatkan bahwa siswa SMP tengah mengalami masa bahagia. Gara-gara program pendidikan gratis yang melarang adanya penerimaan sumbangan dari orang tua, program wisata (study tour) terancam batal. "Yang dikatakan gratis itu yang bagaimana sih? Yang kami dengar dari kepala sekolah tidak boleh memungut biaya sepeser pun. Apakah tidak akan menghambat psikologi anak. Sehari-hari anak-anak memikirkan itu (study tour yang terancam dibatalkan), sehingga tidak konsentrasi," katanya.

Ketua Komisi D Hafidi mengatakan, parlemen pun tidak memahami konsep program pendidikan gratis. "Jangankan Ibu, Komisi D ini mumet tidak mengerti juga, karena pendidikannya gratis, cuma petunjuk pelaksanaannya sampai sekarang tidak ada. Ini musibah. Kami tidak bisa menjawab, yang menjawab harus bupati," katanya.

Hafidi mengaku terenyuh dengan pengaduan orang tua ini. "Anak-anak kita 'kelaparan' menghadapi UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) yang sudah jadi ketetapan. Ini membutuhkan latihan. Kalau tidak, ya tidak bisa. Inilah yang saya katakan konsep pendidikan gratis yang salah. Petunjuk pelaksanaannya sampai sekarang tidak ketemu judulnya. Yang kelihatan anak kita jadi korban," katanya.

"Ini terbukti: orang tua menjerit. Anak-anak kelaparan batinnya. Mereka menjerit ingin kenyang untuk kebutuhan pendidikan. Beri kami waktu satu dua hari. Kami akan panggil Dinas Pendidikan untuk menyikapi masalah ini," kata Hafidi.

Komisi D siap membantu perjuangan para wali murid agar bisa mengikuti bimbingan belajar di sekolah. "Apa harus orang tua tanda tangan dan cap jempol pinjam (fasilitas sekolah) ke bupati. Kami akan lakukan, Komisi D akan tanda tangan dan cap jempol juga," kata Hafidi. [wir/ted]

Komentar

?>