Senin, 27 Maret 2017

Plt Sekda Jember Tak Bisa Tunjukkan SK Awal Bupati

Senin, 09 Januari 2017 17:31:20 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Plt Sekda Jember Tak Bisa Tunjukkan SK Awal Bupati

Jember (beritajatim.com) - Bambang Hariono tak bisa memperlihatkan surat keputusan bupati awal yang menunjuk dirinya menjadi Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, dalam rapat pembahasan evaluasi gubernur terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2017, di gedung DPRD Jember, Senin (9/1/2017).

Rapat dihadiri Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran DPRD Jember. Setelah rapat dibuka, Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi mempertanyakan siapa sekretaris daerah yang memimpin Tim Anggaran Pemkab. "Ini karena kami belum tahu siapa sekretaris daerah saat ini," katanya.

Ayub mempertanyakan ini, karena belum mendapat informasi pengangkatan sekretaris daerah atau pengukuhan pelaksana tugas sekretaris daerah. Bambang Hariono yang sepanjang tahun 2016 menjabat Pelaksana Tugas Sekda menyatakan masih memegang jabatan itu.

Bambang menegaskan, bahwa surat keputusan pengangkatan dirinya menjadi Pelaksana Tugas Sekda berlaku sejak awal sampai sekarang. "Ini amanah," katanya.

DPRD Jember kemudian meminta surat tersebut sebagai bukti. Bambang meminta waktu untuk mengambil SK itu. Belakangan waktu yang dibutuhkan molor. Pimpinan sidang akhirnya menunda rapat hingga satu jam.

Pukul setengah satu siang, rapat dibuka. Bambang menyodorkan selembar Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 821/038/313/2017 tertanggal 3 Januari 2017 yang ditandatangani Bupati Faida.

"Ini masih hangat," kata Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni saat memegang kertas surat tersebut.

Surat perintah menyatakan, bahwa terhitung mulai 3 Januari 2017 sampai dengan adanya pejabat definitif, di samping jabatannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Bambang menjadi Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.

Surat ini justru memicu pertanyaan Ayub. "Bukannya kami meragukan SK ini, karena SK ini ditandatangani bupati. Tapi tadi Anda sempat menyatakan bahwa SK Plt Sekda diterima hanya sekali sejak awal Anda jadi Plt Sekda. Padahal Anda menjadi Plt Sekda seingat saya sudah hampir delapan bulan. Ternyata SK yang diberikan per tanggal 3 Januari 2017," katanya.

"Ini jadi pertanyaan kami. Seingat saya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, lama jabatan Pelaksana Tugas Sekda (paling lama) enam bulan. Setelah itu bisa diperbarui lagi. Mungkin ditambah tiga bulan. Di saat Anda mendapat SK pertama sampai kapan, kok sekarang muncul SK tanggal 3 Januari 2017?" tanya Ayub.

Bambang diminta untuk menunjukkan SK penunjukan Plt Sekda yang lama. "Kami ingin tertib administrasi. Karena ini ada efek domino nanti kalau tidak beres. Pikiran saya sama dengan pikiran Anda: sekali saja saat terima SK. Tapi ini kok baru tanggal 3 Januari kemarin? Kalau memang Anda dapat SK tanggal 3 kemarin, seharusnya menyampaikannya tadi," kata Ayub.

Ayub meminta agar SK baru diklarifikasi dengan SK sebelumnya agar runtut. "SK yang lama kapan matinya? Baru terbit SK baru. Hukum seperti itu. Tidak ada kemudian tiba-tiba terbit SK baru tanpa melihat SK yang lama," katanya.

Thoif Zamroni yang memimpin jalannya rapat mempersilakan Bambang mengambil SK lama dan menunjukkannya kepada Badan Anggaran DPRD Jember. "Saya kira arsip ada dan tidak butuh waktu berjam-jam untuk menyiapkan arsip SK yang lama," katanya.

Bambang menyanggupi untuk mengambil SK yang lama. Namun dia minta tidak ada pembatasan waktu. "Prinsipnya ini terselesaikan, sehingga proses pembahasan bisa berlanjut," katanya.

DPRD Jember akhirnya memberi keleluasaan waktu kepada Bambang untuk menunjukkan SK yang lama. Namun hingga pukul 14.05 WIB, Bambang tidak bisa menunjukkannya. Akhirnya Thoif menunda sidang hingga waktu yang tidak ditentukan. "Rapat Badan Anggaran dan Tim Anggaran kami tunda sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dari Pemkab Jember," kata Thoif. [wir/ted]   

Komentar

?>