Senin, 27 Februari 2017

APBD Jember 2017 Terancam Dicoret

Senin, 09 Januari 2017 16:50:59 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
APBD Jember 2017 Terancam Dicoret

Jember (beritajatim.com) - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten 2017 terancam dicoret Gubernur Jawa Timur, jika tidak segera menyerahkan hasil pembahasan penyempurnaan evaluasi rancangan peraturan daerah (raperda) tentang APBD.

Dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur bernomor 188/238.L/KPTS/013/2016 yang berisi evaluasi terhadap Raperda APBD Jember 2017 disebutkan, Bupati dan DPRD Jember harus menyempurnakan dan menyesuaikan raperda dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD 2017 paling lambat tujuh hari sejak SK gubernur diterima.

Jika tidak ada tindak lanjut, maka gubernur akan membatalkan APBD 2017 tersebut. Sementara itu, DPRD Jember baru menerima surat penyempurnaan hasil evaluasi raperda yang ditandatangani Bupati Faida tertanggal 4 Januari 2017 pada Kamis (5/1/2017) sore.

"Kami kemudian melakukan pembahasan Jumat esok harinya dan memutuskan rapat Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemkab digelar hari ini," kata Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni, Senin (9/1/2017).

Mengacu SK gubernur, batas akhir penyempurnaan itu adalah 11 Januari 2017. Ini artinya DPRD dan Pemkab Jember memiliki waktu maksimal dua hari jika tak ingin terkena sanksi.

Pembahasan bisa segera berjalan, jika saja Bambang Hariono bisa menyerahkan bukti surat keputusan bupati awal yang menunjuk dirinya menjadi Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, dalam rapat Badan Anggaran dengan Tim Anggaran DPRD hari ini. Namun rapat akhirnya tertunda sehari, karena Bambang tak bisa menunjukkan surat itu.

Thoif mengatakan masalah surat keputusan penunjukan Pelaksana Tugas Sekda Jember ini krusial.

"Ini pembahasan evaluasi gubernur. Ini kehati-hatian kami agar tak terjadi kesalahan. Kalau tidak ada hitam di atas putih tidak ada SK, bagaimana status APBD yang dibahas dengan Tim Anggaran eksekutif yang diketuai Pelaksana Tugas Sekda," katanya.

Thoif mengingatkan, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 214, masa jabatan penjabat Sekretaris Daerah paling lama enam bulan dalam hal sekretaris Daerah tidak bisa melaksanakan tugas, atau paling lama tiga bulan dalam hal terjadi kekosongan Sekretaris Daerah.

DPRD Jember sudah menyiapkan bukti-bukti bahwa sudah menindaklanjuti surat dari gubernur. Jadi, parlemen tak ingin jadi kambing hitam jika ada persoalan di belakang hari karena urusan ini. Thoir menegaskan, rapat akan dilanjutkan besok. 

Dalam catatan Beritajatim.com, bukan sekali ini saja masalah administratif surat keabsahan menjadi persoalan di tubuh Pemkab Jember. Sebelumnya,  DPRD Jember menunda sidang paripurna pengesahan Peraturan Daerah Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), Jumat (11/11/2016).

Saat itu, Pimpinan DPRD Jember menolak jika harus menyelenggarakan paripurna berdasarkan surat faksimili.

"Dulu kami juga sempat menolak untuk menjadwalkan pelantikan Bupati MZA Djalal pada 2010, gara-gara surat yang kami terima hanya faksimili. Kami hanya ingin tegak lurus sesuai prosedur, surat itu seharusnya bukan faksimili tapi surat resmi asli," kata Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi.

Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur Himawan Estu Bagio bisa memaklumi alasan DPRD Jember menunda sidang paripurna pengesahan peraturan daerah mengenai susunan organisasi dan tata kerja (SOTK).

"Kalau hanya faks bukan alat bukti yang cukup. Seharusnya ditunjukkan surat stempel basah atau setidak-tidaknya ada legalisasi dari Kepala Biro Organisasi Pemprov Jatim," katanya, saat bertemu dengan pimpinan DPRD Jember, di ruang kerjanya di Surabaya, Senin (14/11/2016). [wir/ted]

Komentar

?>