Rabu, 26 Juli 2017

Bambang Sunggono, Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Islam Jember (2)

Perda SOTK Disahkan, Sekretaris DPRD Jember Tak Otomatis Berhenti

Senin, 09 Januari 2017 07:17:33 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Perda SOTK Disahkan, Sekretaris DPRD Jember Tak Otomatis Berhenti
Bambang Sunggono

Jember (beritajatim.com) - Sebanyak 13 orang anggota DPRD Jember memprakarsai usulan interpelasi terhadap Bupati Faida, karena memutasi Sekretaris DPRD Farouq ke posisi kepala Satuan Polisi Pamong Praja, 3 Januari 2017.

Empat fraksi di parlemen, yakni Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menilai Bupati Faida menabrak sejumlah aturan, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Sementara itu, kubu pembela Bupati Faida menyatakan tak ada yang dilanggar karena semua sudah berjalan sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara.

Bagaimana sebenarnya langkah Bupati Faida dan interpelasi DPRD Jember dinilai dari perspektif hukum? Berikut wawancara dengan pengajar hukum tata negara Universitas Islam Jember yang juga mantan Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Jember 1999-2004, Bambang Sunggono, Minggu (8/1/2017), yang disajikan secara bersambung.

Beritajatim: Ada opini bahwa begitu Peraturan Daerah mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Perda SOTK) disahkan, maka semua jabatan otomatis kosong karena demisioner (berhenti) sehingga perlu ada pelantikan. Artinya, dalam hal ini, yang mencopot Farouq dari kursi Sekretaris DPRD bukan bupati tapi aturan.

Bambang: Saya tidak setuju dengan tafsir-tafsir demisioner dan seterusnya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan jaminan kepastian hukum dalam hal pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan. Jadi opini bahwa pejabat ini berhenti dengan sendirinya lalu ada kekosongan jabatan, itu tidak dikenal (dalam hukum di Indonesia).

Beritajatim: Bagaimana yang benar?

Bambang: Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 pasal 124 ayat 4 sudah diatur untuk pengisian dalam jabatan. Intinya begini: pengisian kepala perangkat daerah dan kepala unit kerja pada perangkat daerah untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi, dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan. Jadi, menurut peraturan pemerintah ini, tidak ada kekosongan jabatan.

Beritajatim: Jadi setelah perda SOTK disahkan, apa yang seharusnya dilakukan bupati?

Bambang: Setelah perda organisasi perangkat daerah diputuskan, bupati semestinya mengangkat pejabat-pejabat yang ada, dikukuhkan saja, sampai habis tahun anggaran. Sebelum berakhirnya tahun anggaran, bupati melantik pejabat-pejabat baru dengan pengecualian sekretaris DPRD yang prosedurnya tidak sama dengan jabatan sekwan.

Dalam surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor K.26-30/V.108-6/99 tertanggal 4 November 2016 sudah jelas sekali dinyatakan pada angka 2 huruf a: pengukuhan sebagaimana dimuat dalam pasal 124 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dimaknai sebagai pelantikan dan pengambilan sumpah kembali terhadap pegawai yang menduduki jabatan struktural organisasi perangkat daerah dari PP yang lama.
Jadi hukum tidak memperbolehkan adanya kekosongan. Dalam hal ini kekosongan dalam jabatan.

Jadi berdasarkan dasar hukum tadi, apalagi dipertegas surat Kepala BKN, tidak ada pejabat yang otomatis berhenti sendiri lalu ada kekosongan. (Kalau ada opini demikian), itu berarti tidak mengerti undang-undang. [wir/suf] 

Komentar

?>