Rabu, 26 Juli 2017

Bambang Sunggono, Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Islam Jember (1)

Prosedur Pengangkatan Sekretaris DPRD Jember Tak Bisa Ditafsirkan Lagi

Minggu, 08 Januari 2017 20:41:26 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Prosedur Pengangkatan Sekretaris DPRD Jember Tak Bisa Ditafsirkan Lagi
Bambang Sunggono

Jember (beritajatim.com) - Sebanyak 13 orang anggota DPRD Jember memprakarsai usulan interpelasi terhadap Bupati Faida, karena memutasi Sekretaris DPRD Farouq ke posisi kepala Satuan Polisi Pamong Praja, 3 Januari 2017.

Empat fraksi di parlemen, yakni Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menilai Bupati Faida menabrak sejumlah aturan, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Sementara itu, kubu pembela Bupati Faida menyatakan tak ada yang dilanggar karena semua sudah berjalan sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara.

Bagaimana sebenarnya langkah Bupati Faida dan interpelasi DPRD Jember dinilai dari perspektif hukum? Berikut wawancara dengan pengajar hukum tata negara Universitas Islam Jember yang juga mantan Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Jember 1999-2004, Bambang Sunggono, Minggu (8/1/2017), yang disajikan secara bersambung.


Beritajatim: Bagaimana Anda menilai penggunaan dua undang-undang yang berbeda oleh kubu pendukung interpelasi dan penolak interpelasi dalam menyikapi mutasi terhadap Sekretaris DPRD (Sekwan) Jember Farouq?

Bambang: Kalau menurut saya, dua undang-undang dan peraturan pemerintah itu tidak harus dibenturkan. Memang untuk jabatan organisasi perangkat daerah eselon II sampai IV adalah wewenang bupati. Khusus ke-PNS-an memang diatur pada UU Nomor Tahun 2014. Di situ bupati berkedudukan sebagai pejabat pembina aparatur sipil negara di kabupaten.

Tapi kita mengetahui, untuk jabatan sekretaris DPRD, terkait keberadaan jabatan itu, diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang MD3, dan sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah, itu diatur secara khusus dalam PP Nomor 18 Tahun 2016. Jadi keberadaan jabatan sekwan memang lex specialis. UU menentukan mekanisme pemberhentian dan pengangkatannya tidak sama dengan jabatan-jabatan selevel dia sesama eselon II di organisasi perangkat daerah. Karena sifatnya khusus, pemberhentian dan pengangkatan jabatan sekwan tunduk sepenuhnya kepada UU MD3 dan PP Nomor 18 yang secara khusus mengatur itu.

Beritajatim: Jadi UU MD3 dan PP 18 yang mengatur prosedur pengangkatan sekwan, bukan UU ASN?

Bambang: Iya. Kalau UU ASN memang bupati menjadi pembina aparatur sipil negara secara umum. Tapi untuk prosedur atau mekanisme pengangkatan sekretaris Dewan itu sifatnya khusus.

Beritajatim: Bagaimana mekanisme pengangkatan sekretaris DPRD ini sesuai UU MD3 dan PP 18?

Bambang: Ada beberapa hal yang membedakan mekanisme pengangkatan sekwan dengan jabatan eselon II lain. Pertama, bupati harus memberitahu DPRD bila sekwan mau diberhentikan. Kedua, jika ingin mengangkat penggantinya, bupati mengajukan tiga calon kepada pimpinan DPRD. Kemudian pimpinan DPRD berkonsultasi dengan pimpinan fraksi. Baru kemudian pimpinan DPRD memberi persetujuan untuk salah satu calon itu kepada bupati. Baru bupati melakukan pengangkatan. Itu kalau bupati mau memperhatikan dan tunduk patuh kepada UU MD3 dan PP 18. Ini tidak bisa ditafsiri lagi, karena sudah jelas. [wir/suf]

Komentar

?>