Jum'at, 24 Nopember 2017

Soal Mutasi Sekwan, Bupati Faida Sudah Diingatkan Informal

Minggu, 08 Januari 2017 12:03:04 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Soal Mutasi Sekwan, Bupati Faida Sudah Diingatkan Informal

Jember (beritajatim.com) - Pimpinan DPRD Jember sebenarnya sudah mengingatkan Bupati Faida secara informal agar tak mengganti posisi sekretaris Dewan (sekwan) tanpa ada pembicaraan dengan parlemen.

"Berapa kali sudah mengingatkan bupati, bahwa untuk mengganti sekretaris Dewan harus dengan persetujuan pimpinan Dewan dan atas hasil konsultasi dengan pimpinan fraksi," kata Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi.

Bupati Faida memutasi Farouq dari posisi sekretaris DPRD ke Satuan Polisi Pamong Praja pada 3 Januari 2017, pukul sembilan malam. "Jam 17.58, atas perintah Ketua DPRD, saya menelepon bupati karena kami sudah mendengar akan ada pergantian sekwan," kata Ayub.

"Bupati waktu itu menyampaikan: kata Pak Ketua DPRD untuk mengganti sekwan harus sesuai persetujuan pimpinan. (Saya jawab) Oh iya betul, karena di aturan peraturan pemerintah dan undang-undang seperti itu. Tapi alangkah naifnya, ternyata jam sembilan malam, bupati tetap memberhentikan Sekwan dan digeser ke Satpol PP," kata Ayub.

"Menurut kami, ini sudah salah satu bentuk contempt of parliament, pelecehan terhadap parlemen. Saya sungguh menyayangkan kalau ada teman-teman anggota Dewan lain yang merasa tidak dilecehkan," kata Ayub.

Sebanyak 13 orang anggota DPRD Jember resmi mendaftarkan usulan interpelasi terhadap Bupati Faida, karena mengganti posisi personel Sekretaris DPRD tanpa mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Rapat Badan Musyawarah DPRD Jember akan digelar untuk membahas usulan ini, Senin (8/1/2017).

UU Nomor 17 Pasal 420 ayat 2 menegaskan, bahwa sekretaris DPRD kabupaten dan kota diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati dan walikota atas persetujan pimpinan DPRD kabupaten dan kota. Ini diperkuat PP Nomor 18 pasal 31 ayat 3.

Sesuai aturan, Bupati seharusnya mengajukan tiga nama calon untuk kemudian dibahas di DPRD Jember. Namun mekanisme itu tak dilalui Bupati Faida.

"Kenapa ini tidak dilakukan bupati? Apa sih sulitnya bupati ketemu dengan kami?" kata Ayub.

Ayub mengingatkan, selama ini DPRD Jember sudah membuka diri untuk berkomunikasi. "Kalau kami kemarin saklek, bupati hari ini sudah kena sanksi karena penetapan APBD 2017 terlambat. Kami selama ini mengakomodasi untuk kepentingan-kepentingan besar. Tapi bupati tak bisa berkomunikasi baik dengan kami," katanya. (wir/ted)

Komentar

?>