Selasa, 26 September 2017

Perang Dalih Dua UU dalam Interpelasi Bupati Jember

Jum'at, 06 Januari 2017 12:10:44 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Perang Dalih Dua UU dalam Interpelasi Bupati Jember

Jember (beritajatim.com) - Aksi dukung dan menolak interpelasi di DPRD Jember terhadap Bupati Faida diwarnai perang dalih dengan menggunakan dua undang-undang yang berbeda.

Empat fraksi yakni Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Golkar resmi mengusulkan penggunaan hak interpelasi. Ini terkait dengan pergantian Sekretaris DPRD Jember Farouq yang tidak memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

UU Nomor 17 Pasal 420 ayat 2 menegaskan, bahwa sekretaris DPRD kabupaten dan kota diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati dan walikota atas persetujan pimpinan DPRD kabupaten dan kota. Ini diperkuat PP Nomor 18 pasal 31 ayat 3.

Sesuai aturan, Bupati seharusnya mengajukan tiga nama calon untuk kemudian dibahas di DPRD Jember. Namun mekanisme itu tak dilalui Bupati Faida.

Sementara itu 17 legislator pendukung bupati dari PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, dan Partai Hanura di parlemen menggunakan Undang-Undang Aparat Sipil Negeri Nomor 5 Tahun 2014 pasal 117 untuk membela keputusan memutasi Farouq dari kursi Sekretaris DPRD Jember.

David Handoko Seto dari Fraksi Nasional Demokrat mengatakan, setelah lima tahun harus ada evaluasi terhadap pejabat di posisi tertentu dan itu menjadi ranah kewenangan bupati.

"Hari ini Pak Farouq sudah genap lima tahun. Beliau dilantik 3 Januari 2012 dan kemarin dilantik (jadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja) pada 3 Januari 2017. Genap lima tahun," katanya.

David menambahkan, sesuai hasil uji kompetensi, Farouq layak ditempatkan di tempat lain sebagai bentuk penyegaran. Hasil uji kompetensi ini sudah dirilis Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). (wir/ted)

Tag : dprd jember

Komentar

?>