Jum'at, 22 September 2017

Gubernur Jatim Segera Cek Pelantikan Kepala SMK-SMA di Jember

Jum'at, 14 Oktober 2016 14:01:07 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Gubernur Jatim Segera Cek Pelantikan Kepala SMK-SMA di Jember
Pakde Karwo/Foto:dokumen Bjt

Jember (beritajatim.com) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo segera mengecek informasi pelantikan kepala sekolah menengah atas dan kejuruan di Kabupaten Jember oleh Bupati Faida pada 3 Oktober 2016, menyusul sudah diserahkannya kewenangan pengelolaan kepada pemerintah provinsi.

Bupati Faida melantik 147 kepala sekolah dasar, 13 kepala sekolah menengah pertama, dan 8 kepala SMK dan SMK.

Soekarwo mengingatkan setelah tanggal 30 September 2016, tidak boleh ada surat keputusan pelantikan kepala SMA dan SMK.

"Tapi yang jadi permasalahan di Jember, nanti saya cek, katanya Ibu Bupati sudah di-SK-kan sebelumnya baru dilantik kemarin itu," katanya, usai acara Forum Pimpinan Daerah Jawa Timur, di Hotel Cempaka Hill, Jumat (14/10/2016).

"Ini kan ada surat Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara agar begitu P2D diserahkan pada 30 September 2016 tidak boleh ada mutasi," kata Soekarwo.

Bagaimana dengan surat tertangal 8 September 2016 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Akhmad Sunardi atas nama gubernur yang melarang mutasi atau perpindahan personel PNS pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus?

Soekarwo berjanji akan segera mengecek. "Secara hukum tanggal 30 itu, karena pada saat itu baru diserahkan uang, barang, dan uang. Nanti kita cek. Saya masih di sini, saya cek nanti," katanya.

Sementara, dalam surat yang ditandatangani Sekda Akhmad Sukardi disampaikan bahwa larangan itu didasarkan pada Surat Edaran Mendagri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Surat Edaran Mendagri Nomor 120/5935/SJ tertanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014.

"Hal tersebut harap menjadi perhatian dan dipedomani sampai dengan tuntasnya penyelesaian pengalihan kewenangan SMA, SMK, dan pendidikan khusus ke provinsi pada tahun 2016," demikian isi surat itu. (wir/ted)

Komentar

?>