Senin, 20 Nopember 2017

Ketua DPRD Jember: Kepala SMA-SMK Korban Kebijakan Bupati

Minggu, 09 Oktober 2016 18:24:34 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Ketua DPRD Jember: Kepala SMA-SMK Korban Kebijakan Bupati
Thoif Zamroni

Jember (beritajatim.com) - Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni mendesak Dinas Pendidikan Jawa Timur agar segera mengambil langkah mengatasi kontroversi pelantikan kepala sekolah menengah atas dan kejuruan oleh Bupati Faida.

Sebagaimana dilansir Humas Pemkab Jember, Bupati Faida melantik 147 kepala sekolah dasar, 13 kepala sekolah menengah pertama (SMP), dan 8 kepala sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) digelar pada, Senin (3/10/2016) lalu. Padahal, khusus untuk SMA dan SMK, sesuai undang-undang kewenangan pengelolaan kini berada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Di Jember, ada kekhawatiran-kekhawatiran (di kalangan kepala sekolah) akan ada persoalan hukum di kemudian hari, terkait anggaran yang diberikan ke sekolah," kata Thoif.

Pimpinan DPRD Jember sudah menemui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Saiful Rachman untuk berkonsultasi soal pelantikan kepala SMA-SMK tersebut, di Surabaya, Rabu (5/10/2016) kemarin.

Usai pertemuan, Rachman menegaskan, bahwa secara norma aturan, penyerahan kewenangan sudah dilakukan pada 30 September 2016. Pemerintah kabupaten dan kota sudah tak punya kewenangan atas SMA dan SMK.

"Kalau tidak kami luruskan, akan terjadi gejolak masif di mana-mana. Kami akan buat surat, bahwa sejak 1 Oktober 2016, secara nasional tak ada pelantikan atau mutasi yang dilakukan bupati dan walikota terkait SMA-SMK, karena kewenangan sudah ada pada provinsi," kata Rachman.

Thoif mengatakan, kepala sekolah adalah korban kebijakan. "Jadi harus diperhatikan betul kondisi para kepala sekolah yang terlanjur diganti dan dilantik bupati. Kami berharap pemprov melihat itu secara bijak, dan harus diketahui kalau mereka adalah korban (kebijakan) bupati yang sudah terlanjur melantik. Psikologi juga mereka (harus diperhatikan). Banyak yang tasyakuran karena dilantik lalu dianulir provinsi, kan harus diperhatikan juga," katanya. [wir/ted]

Komentar

?>